Pelumpuhan kelima, adalah penyempurnaan melalui putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri Cs. Maka lengkaplah KPK makin dikuasai dan dimanfaatkan oleh pimpinan yang minus etika, dan cenderung sukarela membiarkan KPK dimanfaatkan untuk strategi pemenangan Pilpres 2024, memilah-pilih dugaan kasus korupsi yang merangkul kawan, memukul lawan.
Pembuat strategi kelihatannya sudah nyaman dengan Firli Cs. yang lebih bisa dikendalikan, ketimbang mengambil resiko melakukan seleksi lagi pimpinan KPK, yang hasilnya belum tentu bisa diajak kongkalikong dalam strategi Pilpres 2024.
Putusan MK, Strategi Pemenangan Pilpres 2024
Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri dkk, tidak bisa hanya dibaca dari segi yuridis. Tetapi wajib dianalisis dari sisi politis, khususnya terkait kontestasi Pilpres 2024.
Dari segi yuridis, putusan MK tersebut, juga sangat problematik. Kalau terkait angka, umur, masa jabatan, pakem putusan MK selalu berargumen open legal policy, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Argumen bahwa masa jabatan 4 tahun Pimpinan KPK membuka peluang Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024 dapat melakukan dua kali seleksi Pimpinan KPK, dan karenanya berbahaya bagi independensi KPK, keliru dan mudah dipatahkan.
Faktanya, dengan menambah setahun masa jabatan hingga akhir 2024 sekalipun, yang akan membentuk panitia seleksi tetap Presiden Jokowi, dan yang melakukan proses fit and proper test tetaplah DPR periode sekarang. Presiden baru 2024-2029 hanya akan punya kesempatan melantiknya saja.
Dengan argumen yang sedemikian lemah, tidak ada logika yang wajar, kecuali ada udang dibalik batu, dari putusan MK yang demikian, selain merupakan gratifikasi jabatan kepada Firli Bahuri Cs. Putusan MK tersebut, adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan