Cepat, Lugas dan Berimbang

Gugatan Ijazah Wapres Gibran Ditolak MK, Ini Alasannya

Jakarta, infopertama.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan maupun mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dari luar negeri.

Meski demikian, Majelis Hakim MK memutuskan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Alasannya, para Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.

Putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Fakta Persidangan: Bukan Bukti Kelulusan

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menerangkan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran—yakni Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019—hanya berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

MK menegaskan, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau penamatan pendidikan.

“Dokumen tersebut sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” ujar Arsul Sani saat membacakan pertimbangan Majelis.

Fakta ini diperkuat oleh keterangan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan, yang mengakui tidak ada ijazah atau sertifikat kelulusan luar negeri yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung saat penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Tak Bisa Batalkan Status Wapres

Kendati fakta hukum di persidangan menunjukkan tidak adanya dokumen penyetaraan yang sah sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya saat ini.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa sengketa ini secara substansial sudah tidak tepat dimasukkan dalam rezim PHPU. Sebab, status Gibran sebagai calon wakil presiden secara faktual telah berakhir sejak dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” tegas Adies Kadir.

Gugur di Kedudukan Hukum

Penolakan utama permohonan ini bersumber pada norma formal pengajuan sengketa pemilu. Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menjelaskan, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, pihak yang berhak menjadi Pemohon dalam sengketa hasil Pilpres hanyalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, gugatan ini diajukan oleh gabungan organisasi masyarakat sipil (seperti KIPP), partai politik (Partai Ummat), akademisi Denny Indrayana, serta sejumlah purnawirawan TNI dan warga negara perseorangan.

“Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo,” tutur Liliek.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan eksepsi Termohon (KPU) terkait kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan pokok permohonan tidak dapat diterima.

“Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” pungkas Suhartoyo.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel