Salah satu penyebab utamanya karena Hakim Aswanto mbalelo, ke luar dari “gentlemen’s agreement”. Tidak lagi patuh pada “sopan-santun politik”, karena: ikut membatalkan bersyarat UU Ciptaker. Itulah dosa politik tidak termaafkan, karena UU Ciptaker harus dipandang sebagai torehan prestasi Presiden Jokowi. Sekaligus cara pembayaran dividen politik kepada oligarki yang menyokong proses dan dana pencapresan sebelumnya.
Pengganti Hakim Aswanto adalah Hakim M. Guntur Hamzah, yang silakan saja dicek afiliasi politiknya. Yang pasti, keterlibatannya dalam skandal perubahan putusan MK, seharusnya tidak cukup hanya disanksi ringan teguran tertulis. Ini hanya satu contoh, bagaimana komposisi hakim tetap dipertahankan agar minimal 5 orang berpihak kepada status quo yang koruptif dan destruktif.
Tidak perlu saya jelaskan ada diposisi mana adik ipar Presiden Jokowi. Ataupun para hakim konstitusi yang tercatat dijatuhi sanksi etika dalam putusan perpanjangan masa jabatan KPK tersebut. Yang pasti dissenting opinion dilakukan 4 hakim MK yaitu: Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Wahiddudin Adam.
Keempatnya boleh diprediksi akan selalu menjadi kubu minoritas kalah suara, dalam perkara-perkara politis-bisnis-strategis. Termasuk, menarik untuk melihat bagaimana posisi keempatnya dalam putusan sistem pemilu legislatif proporsional tertutup atau terbuka yang akan segera diputuskan.
Pada tulisan ini saya juga mengajak kita menyimak, bagaimana pelemahan MK sering dilakukan melalui modus perubahan UU MK. Salah satunya yang perlu dicermati adalah lewat godaan gratifikasi perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi. Pasal 87 UU MK terbaru mengatur, hakim konstitusi yang saat ini ada akan mengakhiri jabatannya di umur 70 tahun, dengan masa tugas tidak lebih dari 15 tahun.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan