Hakim Itu Bukan Mulut UU

Hukum tanpa konteks adalah kekerasan yang dilegalkan. Keadilan menuntut lebih dari sekadar membaca pasal; ia menuntut pemahaman atas penderitaan rakyat

Oleh: Benny K. Harman

infopertama.com – Saat hadir acara Wisuda LLM Putri saya Maria Bernadetha Molas Harman di School of Law New York University, saya membaca buku Reading the Constitution: Why I Chose Pragmatism, Not Textualism, karya Stephen Breyer, mantan hakim agung Amerika Serikat.

Buku yang diterbitkan tahun 2025 ini merupakan refleksi intelektual sekaligus pembelaan filosofis terhadap pendekatan pragmatis dalam menafsirkan UU atau Konstitusi Amerika Serikat.

Sebagai mantan hakim agung Amerika Serikat selama hampir tiga dekade lamanya, Breyer coba menjelaskan mengapa ia menolak pendekatan “textualism” atau “originalism” yang semakin dominan di kalangan konservatif hukum Amerika, dan lebih memilih pendekatan pragmatis yang mempertimbangkan tujuan demokrasi, konsekuensi praktis, dan kebutuhan masyarakat modern.

Buku ini bukan hanya perdebatan hukum teknis, tetapi juga perdebatan mendasar tentang bagaimana demokrasi konstitusional harus dijalankan. Breyer sebenarnya berusaha menjawab pertanyaan sentral: apakah hakim hanya sekadar membaca teks secara literal sesuai maksud para penyusun Konstitusi abad ke-18, ataukah hakim harus menafsirkan Konstitusi sebagai dokumen hidup yang harus mampu menjawab tantangan zaman?

Konstitusi itu Dokumen Demokrasi
Menurut Breyer, tujuan utama Konstitusi (UU) Amerika bukan semata-mata menciptakan aturan legal yang kaku, tetapi membangun sistem demokrasi yang dapat bekerja secara efektif. Karena itu, ketika seorang hakim membaca Konstitusi, ia harus bertanya: “Penafsiran mana yang paling membantu demokrasi berjalan?”