Fenomena inilah yang menjelaskan porsi peran negara dan dominasi keluarga. Porsi negara hanya sampai pada pintu transfer. Negara dominan saat memberi, tetapi absen saat pengelolaan, dan baru hadir di akhir sebagai algojo administratif yang mencabut bansos satu KK. Sementara itu, dominasi keluarga berada 100 persen di titik paling fatal: manajemen keuangan. Secara yuridis orang tua adalah wali sah, secara sosiologis ayah adalah otoritas keuangan, dan secara teknologi ayah memegang kendali QRIS. Tabrakan inilah yang membuat kasus ini sulit tersentuh di meja pengadilan.
Di sinilah letak ironi paling fatal. Meski celah hukumnya paling sulit dan kurang tersentuh oleh hukum, pelanggaran di dalam keluarga yang berkaitan dengan judi online ini justru berdampak paling merusak. Sebab, berbagai hak fundamental berada di dalam keluarga: hak hidup anak, hak atas pendidikan, serta hak-hak lainnya, semua bermula dari keluarga.
Kita kerap terlihat gagah mengatur tindak korupsi yang jauh di Senayan dengan ancaman pidana 20 tahun, tetapi paling lemah mengatur korupsi yang terjadi di depan mata. Padahal, ketika uang KIP untuk indekos dan makan dipakai untuk 70 kali deposit slot, yang dilanggar adalah hak hidup dan hak pendidikan anak yang dijamin oleh UUD 1945. Jika korupsi di Senayan merugikan keuangan negara, maka korupsi di dalam keluarga merugikan masa depan negara. Asetnya pun tidak bisa disita karena telah menguap menjadi cip di server luar negeri.
Jika UU Tipikor tidak dapat menjangkau, terdapat celah hukum lain yang melindungi hak-hak anak di dalam keluarga: UU Perlindungan Anak terkait penelantaran hak pendidikan, UU Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban orang tua memberikan kesempatan pendidikan, serta UU Penghapusan KDRT mengenai penelantaran nafkah pendidikan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
