Cepat, Lugas dan Berimbang

Korupsi Keluarga: Ketika KIP Anak Jadi Modal Slot Bapak

Oleh Adrianus Marselus Nggoro★

infopertama.com – Judi online tidak hanya terjadi di dalam keluarga. Ekosistemnya jauh lebih besar: ada bandar di luar negeri, afiliator, hingga penyedia jasa pembayaran. Korupsi pendidikan pun tidak hanya terjadi di lingkungan rumah tangga. Kita tahu korupsi juga marak di sekolah, seperti mark-up dana BOS dan pungli seragam.

Namun, tulisan ini berfokus pada satu bentuk baru yang luput dari jerat hukum, padahal dampaknya paling langsung dalam memutus akses sekolah anak miskin. Saya menyebutnya: Korupsi Keluarga.

Maksudnya sederhana: penguapan dana pendidikan yang sudah dihitung pas-pasan untuk biaya studi, yang dikelola oleh orang tua kandung sebagai wali, tetapi justru digunakan untuk deposit judi online melalui QRIS, DANA, maupun GoPay. Akibatnya, kalkulasi biaya studi jebol dan anak gagal melanjutkan pendidikan karena kendala keuangan.

Datanya bersifat nasional dan aktual. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 23 Juli lalu mencatat perputaran dana judi online tahun 2024 mencapai Rp359,81 triliun, lalu turun menjadi Rp286,84 triliun pada 2025. Bareskrim Polri pada awal September lalu menyebutkan bahwa pada semester I tahun 2026, angkanya masih berada di Rp86,8 triliun dengan 467 juta transaksi, di mana 78,5 persen di antaranya dilakukan melalui QRIS di bawah Rp100 ribu.

Siapa pemainnya? Kementerian Sosial pada triwulan II tahun 2026 menemukan 1,49 juta keluarga penerima sembako dan 794 ribu keluarga PKH terindikasi terlibat judi online. Pada tahun 2024, sebanyak 571 ribu NIK penerima bansos mendepositkan Rp957 miliar untuk judi, dan 79 persen di antaranya adalah warga miskin. Pada 4 September lalu di Balige, Dinas Sosial Kabupaten Toba bahkan memutus 1.503 penerima bansos—termasuk KIP—karena terdeteksi melakukan transaksi judi via e-money.

Padahal, uang KIP tersebut telah diperhitungkan secara presisi untuk biaya studi. KIP SMA bernilai Rp1,8 juta per tahun, sedangkan KIP Kuliah sebesar Rp6,6 juta hingga Rp12 juta, ditambah biaya hidup Rp1,4 juta per bulan. Tidak ada dana cadangan (buffer). Semua dihitung pas-pasan agar anak miskin bisa berkuliah.

Ketika Rp500 ribu dari KIP SMA dipakai untuk deposit slot Rp20 ribu sebanyak 25 kali, maka 27 persen kalkulasi biaya pendidikan langsung hilang. Ketika Rp700 ribu dari alokasi biaya hidup dipakai berjudi, separuh biaya indekos hilang. Kegagalan sekolah akhirnya bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kepastian matematis.

Di manakah celah hukumnya? Kita memiliki Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN dan Undang-Undang Tipikor. Namun, keduanya berhenti di pintu rumah. UU KKN hanya menjerat penyelenggara negara, sedangkan orang tua penerima KIP bukanlah penyelenggara negara. Sementara itu, UU Tipikor mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Ketika dana KIP telah ditransfer ke rekening anak di bawah perwalian orang tua, audit negara menganggap bantuan tersebut sudah tersalurkan tepat sasaran. Penguapan dana melalui QRIS dianggap sebagai kerugian privat, bukan kerugian negara.

Maka, praktik ini lolos karena subjeknya bukan pejabat melainkan kepala keluarga, objeknya bukan APBN secara langsung melainkan dana APBN yang sudah menjadi hak privat anak, dan modusnya bukan suap melainkan penguapan sunyi di dalam rumah.

Kasus ini juga sulit dideteksi karena nominalnya kecil, tidak terukur dalam bahasa pidana lantaran orang tua berdalih “pinjam dulu”, dan mustahil diadukan sebab anak tidak akan melaporkan ayah kandungnya sendiri.

Fenomena inilah yang menjelaskan porsi peran negara dan dominasi keluarga. Porsi negara hanya sampai pada pintu transfer. Negara dominan saat memberi, tetapi absen saat pengelolaan, dan baru hadir di akhir sebagai algojo administratif yang mencabut bansos satu KK. Sementara itu, dominasi keluarga berada 100 persen di titik paling fatal: manajemen keuangan. Secara yuridis orang tua adalah wali sah, secara sosiologis ayah adalah otoritas keuangan, dan secara teknologi ayah memegang kendali QRIS. Tabrakan inilah yang membuat kasus ini sulit tersentuh di meja pengadilan.

Di sinilah letak ironi paling fatal. Meski celah hukumnya paling sulit dan kurang tersentuh oleh hukum, pelanggaran di dalam keluarga yang berkaitan dengan judi online ini justru berdampak paling merusak. Sebab, berbagai hak fundamental berada di dalam keluarga: hak hidup anak, hak atas pendidikan, serta hak-hak lainnya, semua bermula dari keluarga.

Kita kerap terlihat gagah mengatur tindak korupsi yang jauh di Senayan dengan ancaman pidana 20 tahun, tetapi paling lemah mengatur korupsi yang terjadi di depan mata. Padahal, ketika uang KIP untuk indekos dan makan dipakai untuk 70 kali deposit slot, yang dilanggar adalah hak hidup dan hak pendidikan anak yang dijamin oleh UUD 1945. Jika korupsi di Senayan merugikan keuangan negara, maka korupsi di dalam keluarga merugikan masa depan negara. Asetnya pun tidak bisa disita karena telah menguap menjadi cip di server luar negeri.

Jika UU Tipikor tidak dapat menjangkau, terdapat celah hukum lain yang melindungi hak-hak anak di dalam keluarga: UU Perlindungan Anak terkait penelantaran hak pendidikan, UU Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban orang tua memberikan kesempatan pendidikan, serta UU Penghapusan KDRT mengenai penelantaran nafkah pendidikan.

Jika negara ingin anggaran pendidikan gratis sebesar Rp302 triliun tidak bernasib sama, desain kebijakannya harus antikorupsi keluarga sejak awal. Pertama, menerapkan rekening pendidikan terikat yang tetap dikelola orang tua, tetapi menggunakan sistem pembayaran khusus pendidikan yang tidak bisa ditransaksikan ke QRIS judi. Biaya pendidikan disalurkan langsung ke sekolah atau kampus melalui virtual account. Kedua, melakukan pemindaian (screening) sebelum transfer, bukan sesudahnya. Jika satu KK terindikasi judi online, dana dialihkan langsung ke sekolah dalam bentuk beasiswa. Ketiga, mencatat korupsi keluarga sebagai pelanggaran hak fundamental, bukan sekadar pelanggaran administratif.

Korupsi paling berbahaya bukan hanya yang terjadi di Senayan atau di sekolah. Korupsi paling berbahaya adalah yang terjadi di meja makan—yang celah hukumnya paling rumit dan kurang tersentuh oleh hukum—tetapi berdampak paling fatal karena merampas hak yang bermula dari keluarga.

Ketika hak yang bermula dari keluarga itu dirampas, negara kehilangan masa depannya, bahkan sebelum anak tersebut sempat melangkah ke sekolah.

★Dosen dan Budayawan, tinggal di Ruteng, Flores

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel