Oleh: Adrianus Marselus Nggoro★
infopertama.com – Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila bukan lahir karena ia sakti dengan sendirinya, melainkan karena akarnya telah lama hidup di kampung-kampung, jauh sebelum dirumuskan pada 1 Juni 1945. Di Manggarai, pada ketinggian 1.327 meter di atas permukaan laut, kesaktian itu sedang diuji—satu bulan pascagempa.
Saat Jakarta sibuk membahas RAPBN 2026 dan alokasi anggaran pendidikan 20 persen, Manggarai baru saja menyelesaikan musim Wuat Wai pada Juni–Juli lalu. Wuat Wai merupakan ritus pelepasan anak yang akan menempuh pendidikan tinggi khas Manggarai. Wuat Wai berarti mengantar dengan bekal serta memberi restu agar ia kelak kembali. Di Mbaru Gendang (rumah adat), hanya ada tikar pandan, gong kecil, dan seorang anak berkemeja pudar.
Ritus ini tidak tebang pilih; laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Hak tersebut dilegitimasi oleh adat dalam bentuk Wuat Wai—sebuah musyawarah dan keputusan kolektif warga kampung yang mengikat. Sekali warga kampung bersepakat memberi dukungan untuk seorang anak, seluruh warga wajib menopangnya. Dengan restu Tua Gendang dan legitimasi adat tersebut, hanya dalam satu malam dapat terkumpul Rp25 juta hingga Rp100 juta.
Sebulan kemudian, tepatnya 15 Agustus, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nagekeo dan berdampak hebat di Manggarai. Hari ini, 1 Oktober, sebulan pascabencana, retakan-retakan fisik maupun sosial masih tersisa.
Beruntung, uang hasil Wuat Wai periode Juni–Juli tersebut sudah beralih wujud sebelum gempa melanda. Ada sebuah keluarga di Manggarai yang menggelar Wuat Wai pada akhir Juli untuk anak perempuannya. Uang yang terkumpul telah berubah menjadi tiket pesawat, biaya indekos tiga bulan di Yogyakarta, dan sebuah laptop bekas pada awal Agustus. Ketika gempa mengguncang, sang ayah berkata: “Syukur, bakul daku poli, tapi jarang rie daku poli lako.” Artinya: “Syukur, bakulku sudah kosong lagi, tetapi kuda pacuku sudah berangkat.” Itulah hakikat Wuat Wai.
Inilah bukti bahwa Wuat Wai mampu menyelamatkan. Namun, sampai kapan?
Wuat Wai hanya berdaya untuk mengantar. Ia adalah ongkos pemberangkatan, manifestasi dari “Lalong bakok duhu lako”—berangkat dengan bakul kosong. Setelah bulan ketiga berlalu, siapa yang akan menanggung biaya indekos berikutnya? Siapa yang akan membayar UKT semester kedua?
Di sinilah negara harus hadir. Ketika konstitusi adat telah berdiri di titik awal, konstitusi negara bertugas melanjutkannya.
Eugen Ehrlich mengingatkan bahwa hukum yang hidup (living law) bukanlah yang tertulis di dalam buku, melainkan yang menguasai kehidupan masyarakat. Wuat Wai adalah hukum yang hidup itu. Van Vollenhoven pun mencatat bahwa hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan tumbuh di kampung-kampung—sebuah pemikiran yang berakar dari von Savigny. Koentjaraningrat menyebut kebudayaan terdiri atas gagasan, tindakan, dan karya. Puncaknya, Satjipto Rahardjo menegaskan: hukum adalah untuk manusia.
Hal yang paling utama, roh Wuat Wai telah bersemayam jauh sebelum Indonesia merdeka. Tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dirumuskan pada 1945, sedangkan Wuat Wai khas Manggarai telah ada jauh sebelumnya. Artinya, Wuat Wai merupakan bagian dari roh asli Pancasila dan tujuan nasional itu sendiri. Jika Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut kesetaraan tanpa pandang bulu antara laki-laki dan perempuan, maka Wuat Wai telah melaksanakannya secara nyata. Jika Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, diartikan sebagai gotong royong seluruh warga kampung demi menopang seorang anak, maka Wuat Wai adalah wujud murni persatuan tersebut. Itulah Wuat Wai—Pancasila yang hidup.
Tetua adat Manggarai merapalkan konstitusi lisan itu: “Lalong bakok duhu lako, lalong rombeng duhu kole”—berangkat dengan bakul kosong, pulang dengan bakul terisi melimpah. “Uwa haeng wulang, langkas haeng ntala”—tumbuh menggapai bulan, menjulang hingga ke bintang. Anak yang cerdas diibaratkan sebagai jarang rie (kuda pacu). Baik jantan maupun betina, jika harus tertahan di kandang hanya karena terganjal administrasi, seluruh kampung yang menanggung rugi.
Terdapat tiga perintah adat Manggarai kepada negara. Pertama, “Paka we’ang gerak, wancing nggaring”—membuka dan meratakan jalan. Ini selaras dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang mencerminkan makna amanat anggaran 20 persen serta Sila Kelima. Kedua, “Neka benang ngerang wiwir watu”—jangan menahan rezeki di sela batu, sebagaimana tertuang dalam semangat Pasal 34. Ketiga, “Neka manga do’ong golo mena cengkang”—jangan menghalangi di puncak maupun di lereng, sejalan dengan Pasal 18B ayat (2).
Satu bulan pascagempa, pada Hari Kesaktian Pancasila ini, bakul kosong itu terselamatkan karena telah menjelma menjadi tiket. Namun, tiket hanya cukup untuk mengantar keberangkatan. Jika Wuat Wai Manggarai adalah roh Pancasila yang telah hidup sebelum 1945, alokasi 20 persen pada RAPBN adalah tubuh penopangnya hari ini. Itulah Wuat Wai.
Rakyat Manggarai telah menghidupkan roh tersebut. Kini, giliran negara untuk menggerakkan tubuhnya. Tugasnya hanya satu: “Paka we’ang gerak”—bukalah jalan, dan cairkan anggaran 20 persen itu demi pendidikan anak-anak bangsa.
★Dosen dan Budayawan, tinggal di Ruteng
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel











