Cepat, Lugas dan Berimbang

Pemkab Manggarai Sambut Relaksasi Kredit OJK

Ruteng, infopertama.com – Warga dan pelaku usaha di Kabupaten Manggarai yang terdampak bencana gempa bumi kini mendapatkan angin segar untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan kebijakan perlakuan khusus atau relaksasi kredit perbankan selama tiga tahun di delapan kabupaten terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Atas terbitnya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada OJK dan Pemerintah Pusat.

Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah krusial untuk meringankan beban masyarakat yang tengah berjuang menata kembali roda perekonomian pascabencana.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan masyarakat, kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya kebijakan perlakuan khusus OJK bagi debitur terdampak gempa bumi. Kebijakan ini memberikan ruang napas bagi masyarakat untuk melanjutkan proses pemulihan ekonomi,” ujar Bupati Hery Nabit di Ruteng.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat OJK Nomor S-62/D.03/2026 tertanggal 28 September 2026 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Perbankan di Beberapa Kabupaten pada Provinsi NTT yang Terdampak Bencana Gempa Bumi.

Selain kepada OJK dan Pemerintah Pusat, Bupati Manggarai juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT serta para anggota DPR RI yang telah turun langsung menyerap aspirasi warga di lapangan hingga melahirkan kebijakan konkret ini.

Bentuk Relaksasi Kredit dan Masa Berlaku

Kebijakan perlakuan khusus dari OJK ini berlaku di delapan kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. Skema relaksasi ini berlaku efektif selama tiga tahun, terhitung sejak 28 September 2026 hingga 28 September 2029.

Adapun perlakuan khusus perbankan ini mencakup beberapa hal penting. Untuk penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon maksimal Rp10 miliar, penilaian dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok, bunga, margin, bagi hasil, maupun ujrah. Sementara itu, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi akibat bencana alam secara otomatis ditetapkan berkualitas lancar sejak tanggal restrukturisasi disetujui.

Selain restrukturisasi, pihak bank juga diberikan fleksibilitas untuk menyalurkan fasilitas kredit atau pembiayaan baru kepada debitur terdampak. Penilaian kualitas untuk pinjaman baru ini akan dilakukan secara terpisah dari fasilitas kredit yang pernah diajukan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat Diimbau Segera Berkomunikasi dengan Bank

Pemkab Manggarai berharap seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal dan bijak.

Untuk itu, Bupati Hery Nabit mengimbau para debitur terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai agar segera berkoordinasi langsung dengan pihak bank penyalur kredit masing-masing.

“Masyarakat terdampak kami imbau untuk segera berkonsultasi ke kantor bank masing-masing guna memperoleh informasi detail mengenai syarat, mekanisme, serta bentuk relaksasi yang dapat diberikan sesuai hasil asesmen bank,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

“Sinergi antara Pemda, Pemprov, DPR, Pemerintah Pusat, OJK, industri perbankan, dan masyarakat adalah kunci utama agar proses pemulihan di Kabupaten Manggarai berjalan cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel