Kekuasaan sebagai Alat: Antara Amanah dan Ambisi

Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.” Kepemimpinan bukan tentang dominasi, melainkan keteladanan dan pemberdayaan. Kekuasaan, dalam perspektif ini, adalah alat untuk menumbuhkan daya hidup orang lain, bukan untuk memperkecilnya. Seorang pemimpin tidak sedang meninggikan dirinya, tetapi sedang memperluas manfaatnya.

Filsafat Jawa mengenal konsep “sepi ing pamrih, rame ing gawe” sunyi dari pamrih, ramai dalam karya. Kekuasaan yang sehat lahir dari batin yang tidak dikuasai hasrat pribadi. Ia dijalankan dengan kesadaran bahwa jabatan hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Di sini, kekuasaan bukan simbol superioritas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Yang Maha Kuasa.

Namun realitas sering menunjukkan sebaliknya. Ketika kekuasaan diperlakukan sebagai identitas diri, ia menjadi candu. Orang tidak lagi melihatnya sebagai alat, melainkan sebagai perpanjangan ego. Maka lahirlah paradoks: alat yang seharusnya mempermudah pelayanan justru mempertebal jarak antara pemimpin dan yang dipimpin. Sepeda motor yang mestinya mempercepat sampai tujuan justru dipakai berputar-putar demi pamer kemampuan mesin.

Di titik inilah kesadaran filosofis menjadi penting. Kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu melekat pada karakter. Ia memperbesar apa yang sudah ada dalam diri seseorang. Jika dalam dirinya ada kejujuran, kekuasaan akan memperluas kejujuran itu. Jika yang dominan adalah keserakahan, maka kekuasaan hanya akan memperbesar daya rusaknya. Karena itu, pendidikan moral dan pembinaan batin menjadi fondasi sebelum seseorang memegang kekuasaan. Tanpa kedewasaan etis, kekuasaan hanyalah akselerator tanpa rem. Ia mempercepat gerak, tetapi tidak menjamin arah.