Ruteng, infopertama.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai menggelar sosialisasi Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2012–2013. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai, Kanisius (Kanis) Nasak, dan berlangsung di Aula Rapat Kantor Camat Langke Rembong, Selasa (06/10/2026).
Sosialisasi ini diikuti oleh para lurah se-Kecamatan Langke Rembong serta perwakilan dari dua kelurahan lainnya, yaitu Lurah Wae Belang dari Kecamatan Ruteng dan Lurah Pagal dari Kecamatan Cibal.
Dengan terlaksananya agenda tersebut, jangkauan program sosialisasi kini telah mencakup 54 desa dan 22 kelurahan di seluruh Kabupaten Manggarai. Sementara itu, sisa kelurahan di Kecamatan Reok serta desa-desa yang sedang mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan menerima sosialisasi secara bertahap seusai Pilkades diselenggarakan.
Solusi Beban Administrasi dan Stimulus Pasca-Bencana
Dalam arahannya, Kanis Nasak mengungkapkan bahwa akumulasi tunggakan lama tersebut sebagian besar merupakan limpahan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama/Pusat yang tingkat validitas datanya kini sangat sulit dipastikan. Sistem pencatatan manual di masa lalu membuat jejak wajib pajak sukar ditelusuri, sehingga datanya hanya menjadi beban pencatatan administrasi.
“Kita membawa angka ini terus-menerus, tetapi pada akhirnya tidak bisa ditagih. Kita tidak bisa lagi melihat jejak wajib pajaknya. Banyak wajib pajak atau penanggung jawab yang sudah tidak memiliki harta kekayaan, bahkan subjek pajaknya sudah tidak ditemukan,” ujar Kanis Nasak.
Ia menegaskan, jika terus dicatat, keberadaan piutang macet ini hanya akan memperburuk laporan neraca keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai.
“Tujuan utama kita adalah kepastian hukum dan tertib administrasi. Kita ingin membersihkan database PBB-P2 dari data kedaluwarsa agar neraca aset daerah benar-benar mencerminkan kondisi riil,” tegas Kanis Nasak.
Selain pertimbangan administrasi, kebijakan ini juga menjadi stimulus bagi pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat terdampak bencana gempa bumi. Penghapusan beban pajak lama diharapkan dapat mempercepat pemulihan arus kas serta aktivitas usaha warga.
Apresiasi dari Para Lurah dan Kepala Desa
Kebijakan ini pun mendapat sambutan hangat dari jajaran jajaran kelurahan dan desa. Para lurah dan kepala desa menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas Bapenda dan Pemkab Manggarai. Menurut mereka, penghapusan piutang lama ini merupakan kebijakan yang sangat manusiawi di tengah proses pemulihan ekonomi masyarakat pascagempa.
Di samping meringankan beban warga, para lurah dan kepala desa menilai kebijakan ini sangat krusial dalam membersihkan beban administrasi keuangan daerah yang selama ini selalu terbawa dari tahun pajak ke tahun berikutnya tanpa kepastian pelunasan.
Nilai Piutang Mencapai Rp1,18 Miliar
Secara rinci, akumulasi piutang PBB-P2 tahun pajak 2012–2013 yang diusulkan untuk dihapus mencapai Rp1.187.416.124,00. Angka tersebut terdiri dari pokok tunggakan PBB kelurahan sebesar Rp442 juta serta denda dan komponen tunggakan lainnya sebesar Rp737.981.188,00.
Kanis Nasak menekankan bahwa pembersihan data piutang lama ini justru diharapkan dapat memicu semangat baru bagi jajaran kelurahan dalam memaksimalkan penagihan PBB-P2 tahun berjalan.
Prosedur Ketat, Payung Hukum, dan Kriteria Penghapusan
Proses penghapusan piutang ini dipastikan mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Perda No. 4 Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Manggarai No. 11 Tahun 2024.
Berdasarkan regulasi tersebut, piutang yang dapat dihapus wajib memenuhi kriteria berikut:
Melampaui masa kedaluwarsa 5 tahun tanpa tindakan penagihan aktif.
Wajib pajak tidak ditemukan atau meninggal dunia tanpa ahli waris/warisan.
Wajib pajak tidak lagi memiliki harta kekayaan.
Dokumen penagihan hilang atau rusak akibat kondisi force majeure (bencana alam atau kebakaran).
“Dari lima kriteria penghapusan dalam aturan, jika satu, dua, atau tiga kriteria sudah terpenuhi, langsung centang. Verifikasi administrasi dan faktual ini tidak perlu memakan waktu lama agar pekerjaan kita efisien,” jelas Kanis.
Guna menjamin keakuratan data, Bupati Manggarai telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 360 Tahun 2026 tertanggal 25 September 2026. SK tersebut memandatkan para camat, kepala desa, dan lurah untuk bertindak sebagai Tim Peneliti.
“Tim ini bertugas melakukan penelitian administrasi dokumen serta pengecekan fisik langsung di lapangan bersama perangkat desa untuk memastikan status kebenaran tanah dan bangunan. Hasilnya akan menjadi Laporan Hasil Penelitian sebagai dasar terbitnya SK Penghapusan Piutang resmi dari Bupati,” paparnya.
Kendala Wajib Pajak Luar Daerah & Solusi Digitalisasi
Pada sesi diskusi, Lurah Carep menyampaikan capaian serta tantangan yang dihadapi wilayahnya. Kelurahan Carep mencatatkan realisasi penagihan PBB sebesar 57,2%—tertinggi dari seluruh kelurahan di Kecamatan Langke Rembong. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keberadaan wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah, seperti Manggarai Timur atau Labuan Bajo, sementara objek pajaknya berada di Kelurahan Carep.
Menanggapi hal tersebut, Kanis Nasak menegaskan bahwa kendala lokasi menjadi alasan utama sehingga pemerintah daerah terus mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pajak.
“Soal wajib pajak yang berada di luar daerah ini sudah sering muncul dalam rapat koordinasi. Jawabannya adalah dorongan pembayaran secara digital. Ini menjadi jalan keluar untuk mempermudah wajib pajak melunasi kewajibannya dari mana saja tanpa terkendala jarak,” pungkas Kanis Nasak.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel









