Hak atas Udara Bersih yang Dibakar Bersama Hutan

Oleh: Adrianus Marselus Nggoro★

infopertama.com – Ada seorang anak di Jakarta yang pagi itu berangkat sekolah dengan masker dua lapis. Ini bukan sekadar ilustrasi. Pada 16 Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan dan Sumatera telah menembus atmosfer Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kabut asap itu, seperti diberitakan MatraNews (17/10), tak pernah mengenal batas administrasi. Ia bergerak bebas mengikuti angin, menyeberangi pulau, dan melintasi lautan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun bersiaga. Sebagaimana dilaporkan KalderaNews dan DetikHealth (18–20/10), Pemprov menyiapkan berbagai opsi: Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, imbauan penggunaan masker N95/KN95, hingga penyemprotan water mist di 145 gedung tinggi. Langkah antisipatif tersebut diambil demi melindungi kelompok paling rentan—anak-anak kita—dari cengkeraman partikel berbahaya, PM2.5.

Namun, ini bukan sekadar drama Jakarta. Di tingkat nasional, Asosiasi Sekolah Sirkular Indonesia (ASSI) mencatat lebih dari 1,4 juta siswa di Sumatera dan Kalimantan terpaksa belajar dari rumah akibat serbuan kabut asap tebal. Tak kurang dari 12.874 satuan pendidikan terpaksa menerapkan PJJ. Di SMP Negeri 2 Tanjung Palas, Kalimantan Utara, para siswa dilaporkan lebih cepat lelah dan kesulitan berkonsentrasi.

Empat pulau, satu napas yang sama-sama sesak.

Kita sering diajari bahwa Indonesia itu terbagi-bagi secara kaku: provinsi ini dan itu, kabupaten ini dan itu, konsesi perusahaan A, atau tanah adat B. Kita gemar menggambar garis-garis tegas dengan spidol di atas peta. Padahal, udara tidak pernah belajar membaca peta.