Lebih lanjut, Hery Nabit memastikan bahwa soal PLTP Mataloko bagi pemerintah kabupaten Manggarai untuk menjadi patokan supaya jangan terulang lagi, jangan terjadi lagi seperti itu.
“Artinya, supaya kita sama-sama memberi tekanan kepada PLN, saya memberi tekanan kepada PLN, masyarakat sipil di luar sana pun memberi tekanan kepada PLN untuk menyediakan tekhnologi yang menjamin kenyamanan bagi semua pihak.”
Terkait kompensasi hanya diberikan kepada pemilik lahan, sedangkan yang terdampak selama ini PLN sudah memberikan CSR meskipun belum bisa menjangkau semua. Ada banyak program CSR PLN dalam bentuk hortikultura, bibit, pupuk, air minum, budidaya ikan, peternakan, dll.
Dipaksa Menolak Geothermal
Dikonfirmasi soal pelibatan aparat keamanan di Poco Leok, Hery Nabit memastikan bahwa peran aparat keamanan pada sisi yang proporsioanal. Aparat keamanan yang dihadirkan di Poco Leok bukan untuk menekan siapapun. Tapi, untuk melindungi kegiatan-kegiatan yang legal secara aturan. Juga, untuk melindungi masyarakat yang tertekan oleh pihak lain.
“Saya juga harus beri tahu bahwa tekanan ini juga ada tekanan-tekanan terhadap masyarakat yang sudah menerima (Geothermal). Masyarakat yang sudah menerima juga sudah sering mendapat ancaman-ancaman dari beberapa pihak. Jadi ada pemaksaan di lapangan untuk menolak. Dan, kami harus menjamin hak dari semua pihak juga.” Tegas Nabit.
Rasio Elektrifikasi
Peserta lain yang ikut, Emanuel warga Tere yang merantau ke Jakarta menanyakan soal manfaat langsung geothermal bagi sesama saudaranya di Poco Leok. Hal itu, karena menurut Emanuel bahwa pengembangan geothermal Poco Leok hanya untuk kepentingan kapitalis di Labuan Bajo, bukan buat masyarakat Manggarai terutama di Poco Leok.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel







