Quinlivan (1999) dan Greitens (2016) menunjukkan bahwa penguasa memperhitungkan susunan aparat sebagai bagian dari keamanan kekuasaannya. Pengaturan loyalitas, pengawasan internal, dan organisasi keamanan menentukan kemampuan dalam menghadapi ancaman elite. Dari perspektif ini, mutasi merupakan instrumen strategis: ia mengubah siapa yang memegang kewenangan dan siapa yang mempunyai kapasitas untuk mengorganisasikan tindakan.
Kapasitas menggalang sikap institusi pernah diperlihatkan oleh LSP dalam perdebatan mengenai kedudukan Polri. Pada Januari 2026, ia menolak penempatan Polri di bawah kementerian dan meminta jajaran memperjuangkan posisi tersebut “sampai titik darah penghabisan”. Pergantian pimpinan serta komando kemudian mengubah susunan kekuatan yang dapat mempertahankan struktur lama.
Gibran menambahkan dimensi yang lebih menentukan: suksesi. Sebagai wakil presiden, ia mempunyai kedudukan sebagai penerus konstitusional apabila terjadi keadaan yang mengakhiri jabatan Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi. Karena itu, bagi Prabowo, setiap pembicaraan mengenai pergantian kekuasaan sebelum waktunya membawa pertanyaan langsung tentang siapa yang akan mengambil alih.
Ucapan Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan sebelum tahun 2029 memperoleh arti politik dalam konteks tersebut. Ia kemudian menyatakan bahwa ucapannya merupakan analisis pribadi dan bukan sikap Jokowi. Namun, seorang presiden tetap akan memperhitungkan pembicaraan semacam itu ketika muncul dari lingkungan politik pendahulunya, terlebih saat aparat sendiri diduga membuka akses terhadap pembicaraannya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
