Jika hasil pengawasan itu melayani kepentingan di luar komando yang sah, negara akan menghadapi rantai loyalitas tandingan. Kemungkinan inilah yang memberi alasan bagi Presiden untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kesetiaan kepada tokoh yang pernah membesarkan karier seseorang tidak memberikan kewenangan untuk menggunakan perangkat negara demi kepentingan tokoh tersebut.
Svolik (2012) menerangkan bahwa konflik kekuasaan dapat berlangsung di antara pemimpin dan elite yang menopangnya. Pemimpin memperbesar kendali, sementara sekutu mempertahankan sumber pengaruh yang membuat mereka tetap diperlukan. Kerangka yang berasal dari penelitian rezim otoriter ini berguna untuk membaca mekanisme persaingan elite, tanpa harus menyamakan seluruh karakter sistem politik Indonesia dengan kasus-kasus dalam penelitian tersebut.
Dalam pembacaan tersebut, Prabowo berkepentingan untuk mengakhiri keadaan ketika mandat Presiden masih dibatasi oleh penguasaan jaringan pendahulunya atas aparat. Persoalannya menyangkut kemampuan memerintah: keputusan siapa yang dijalankan, kepada siapa informasi diberikan, dan siapa yang sanggup memastikan kepatuhan.
Rangkaian mutasi di tubuh Polri harus diperiksa dalam konteks ini. Setelah Suyudi Ario Seto dilantik pada 1 Oktober, sebanyak 19 Kapolda dirotasi pada 2 Oktober. Mutasi berikutnya pada 2 November melibatkan 264 perwira, termasuk enam Wakapolda. Pergantian sebesar dan secepat itu mengubah susunan kekuatan dalam institusi, sekalipun arah politiknya tetap harus ditentukan melalui pemetaan pejabat dan hubungan komandonya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
