Jakarta, infopertama.com – Wacana penggabungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Integrasi dua lembaga pemantau bencana yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi tata kelola serta mengeliminasi tumpang tindih fungsi mitigasi kebencanaan di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa penyatuan fungsi operasional dan analisis antara Badan Geologi dan BMKG akan menyederhanakan rantai koordinasi dalam deteksi dini bencana.
“Ini kira-kira secara kelembagaan pasti akan lebih efektif, karena koordinasi antara BMKG dengan Badan Geologi secara kinerja disatukan. Pasti kalau bertanya efektif, pasti akan lebih efektif,” ujar Syaiful Huda di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Perkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan Pra-Bencana
Huda menggarisbawahi bahwa tantangan utama penanganan bencana di Tanah Air saat ini adalah tata kelola yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga. Penyatuan Badan Geologi dan BMKG dianggap sebagai langkah konkret untuk memperkuat fase pra-bencana (mitigasi).
Menurutnya, integrasi pemantauan geologi (seperti aktivitas gunung api dan pergerakan tanah) dengan pemantauan hidrometeorologi (cuaca, iklim, dan gempa/tsunami) akan memudahkan antisipasi potensi bahaya sejak awal.
“Selama ini kan berserak di berbagai kementerian dan lembaga. Nah, terkait dengan mitigasi yang sifatnya sebelum bencana, saya kira memang ada kebutuhan untuk mengintegrasikan kelembagaan itu. Paling tidak Badan Geologi dengan BMKG,” jelas Huda.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
