Menimbang Ulang Governance, Menyingkap Problem Epistemologis dan Politis

Dengan demikian, governance dapat dipulihkan dari jebakan teknokratis menuju arena politik yang lebih etis dan reflektif. Gregorius Sahdan mengatakan bahwa: “Menimbang Ulang Governance ” dapat dijadikan sebagai rujukan kita dalam membaca Indonesia. Indonesia pasca-reformasi sering dipuji sebagai contoh sukses penerapan prinsip good governance melalui desentralisasi, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan governance justru mereproduksi ketimpangan baru. Desentralisasi melahirkan oligarki lokal; partisipasi masyarakat sering hanya bersifat simbolik; dan transparansi diukur melalui indikator administratif, bukan perubahan substantif.

Dalam perspektif ini, governance di Indonesia berfungsi lebih sebagai “mesin representasi” ketimbang ruang politik sejati. Ia menciptakan citra seolah-olah rakyat berpartisipasi dan negara berjalan baik, padahal struktur kekuasaan tetap tidak berubah. Program-program pembangunan yang didorong oleh lembaga donor pun sering memindahkan tanggung jawab dari negara ke masyarakat tanpa menyediakan sumber daya yang memadai.

Menimbang ulang governance berarti mengembalikan politik ke dalam tata kelola: mengakui bahwa setiap kebijakan publik adalah hasil negosiasi kepentingan, bukan sekadar desain teknis. Buku ini mencoba membaca setiap inisiatif governance dengan pertanyaan kritis: Siapa yang diuntungkan? Siapa yang disingkirkan? Kekuasaan siapa yang diperkuat?

Buku ini, membantu kita menyingkap lapisan tersembunyi dari wacana governance. Ia menunjukkan bahwa di balik jargon efisiensi dan akuntabilitas, terdapat logika depolitisasi dan reproduksi kekuasaan global. Governance bukanlah konsep netral; ia adalah perangkat politik yang menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang dianggap kompeten, dan siapa yang disenyapkan.