Menimbang Ulang Governance, Menyingkap Problem Epistemologis dan Politis

Di Indonesia kata Gregorius Sahdan, Konsep governance muncul sebagai respons terhadap krisis negara pasca-Perang Dingin, ketika banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dinilai gagal memenuhi fungsi-fungsi dasar pemerintahan. Lembaga seperti Bank Dunia kemudian mempopulerkan istilah governance untuk menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam kerangka ini, governance tidak hanya menyangkut pemerintah (government), melainkan juga keterlibatan aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik.

Namun, pendekatan governance sering kali mengaburkan persoalan kekuasaan dan politik. Ia mengasumsikan bahwa governance adalah soal manajemen yang rasional dan netral, bukan arena konflik kepentingan. Di sinilah para penulis menawarkan cara pandang yang berbeda: governance bukan sekadar “cara memerintah”, melainkan praktik diskursif yang memproduksi kebenaran, otoritas, dan ketertiban sosial tertentu.

Sebagaimana Gregorius Sahdan menguip buku: The Anti-Politics Machine dari Jams Ferguson yang meneliti proyek pembangunan di Lesotho. Ia berargumen bahwa proyek pembangunan internasional tidak hanya gagal karena salah diagnosis, tetapi karena ia secara sistematis menghilangkan politik dari persoalan sosial.

Dengan kata lain, pembangunan menjadi “mesin anti-politik” (anti-politics machine)—sebuah mekanisme yang mengubah masalah ketimpangan dan kekuasaan menjadi persoalan teknis dan administratif.

Logika yang sama, menurut Ferguson, juga berlaku dalam wacana governance. Ketika lembaga internasional berbicara tentang governance, yang mereka lakukan bukan hanya memberikan solusi teknis, melainkan membingkai ulang relasi kekuasaan. Korupsi, kemiskinan, atau kegagalan negara tidak lagi dipandang sebagai akibat struktur politik atau ketimpangan global, melainkan sebagai hasil “kurang baiknya tata kelola.” Dengan cara ini, governance menjadi alat depolitisasi: masalah politik diubah menjadi masalah manajerial.