Dalam kerangka ini, governance adalah bagian dari logika governmentality neoliberal, yaitu cara mengatur populasi bukan lagi melalui negara yang dominan, tetapi melalui mekanisme pasar, jaringan, dan tanggung jawab individu.
Dalam buku: Global Shadows, Ferguson memperlihatkan bagaimana logika governance neoliberal membentuk struktur sosial baru di Afrika. Negara diposisikan bukan sebagai aktor utama pembangunan, melainkan sebagai fasilitator bagi investasi dan bantuan luar negeri. Akibatnya, kewenangan publik bergeser ke tangan lembaga internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah. Ini menandai pergeseran besar dari pemerintahan oleh negara menjadi pemerintahan melalui jaringan.
Jika ditarik ke konteks Indonesia, kita dapat melihat gejala serupa. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat sering kali dibungkus dalam wacana good governance, tetapi di balik itu terselip logika rasionalisasi dan efisiensi yang meniru model korporasi. Lembaga donor dan konsultan internasional mendikte bagaimana “tata kelola yang baik” harus dijalankan, sering kali tanpa memperhitungkan keragaman sosial, politik, dan budaya lokal.
Buku: Menimbang Ulang Governance mengembangkan gagasan baru tentang pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ini berbeda dengan pandangan neoliberal yang menekankan produktivitas dan kemandirian, tetapi juga bagaimana rakyat mengambil peran di dalamnya.
Dari sini, kita belajar bahwa governance tidak harus selalu dimaknai dalam bingkai efisiensi dan kontrol, tetapi sebagai bentuk pengelolaan kehidupan bersama (the management of life) yang berlandaskan keadilan distributif dan pengakuan terhadap martabat manusia.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
