Ruteng, infopertama.com – Progres penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wilayah perkotaan di kabupaten Manggarai tidak signifikan. Hal ini menjadi persoalan klasik yang berulang-ulang terjadi di Manggarai.
Menyikapi hal ini, 26 lurah di kabupaten Manggarai dikumpulkan di aula Ranaka, kantor Bupati Manggarai pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Kaban Pendapatan, Kanisius Nasak, saat dikonfirmasi infopertama.com menjelaskan Ikhwal para lurah dan camat yang dikumpulkan di Aula Ranaka tersebut.
Menurut kaban Kanis, bahwa progres realisasi PBB wilayah perkotaan sangat lamban, sehingga kita (Badan Pendapatan Daerah -pen) perlu untuk kumpulkan para lurah dan camatnya untuk sama-sama bergerak meningkatkan realisasi PBB.
Sayangnya, lanjut Kaban Kanis ada beberapa camat dan lurah yang tidak hadir rapat koordinasi tersebut. Ia menilai, ketidakhadiran camat dan lurah menyebabkan semangat meningkatkan realisasi PBB Wilayah Perkotaan ini bisa saja terputus.
Pantauan infopertama.com di lokasi, camat Langke Rembong tidak nampak di aula Ranaka pada rakor bersama Plh Sekda Manggarai, Lambertus Paput.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Lambertus Paput menegaskan bahwa penagihan PBB itu tugas atau domain pegawai kelurahan. Penegasan itu disampaikan Plh Sekda Lambertus merespon permintaan lurah agar Badan Pendapatan menempatkan pegawainya di setiap kelurahan khusus untuk menagih PBB.
“Lurah dan pegawainya itu kan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, Badan Pendapatan tidak bisa disuruh lakukan penagihan ke kelurahan, tugas mereka melakukan kordinasi.”
“Kalau ada kendala lakukan pendataan, identifikasi soal dan temukan solusinya. Kalau kekurangan SDM lakukan usulan penambahan personil. Jangan juga di bawah yang tidak mampu lalu kesalahannya lemparkan ke pihak lain.” Ujar Plh Sekda Manggarai, Lambertus Paput, Rabu.
Di hadapan para lurah, Lambertus juga mengisahkan pengalamannya saat menjadi Camat dan mampu merealisasikan PBB.
“Bahwa ada banyak masalah, banyak soal di lapangan itu pasti tetapi jangan sampe kita berhenti di masalah. Tugas kita itu menyelesaikan masalah.” Tutur Lambertus Paput.
Turun Langsung Tagih PBB
Berdasarkan hasil Rakor, Bapenda Manggarai akan turun lagi ke masing-masing kelurahan untuk mengidentifikasi soal hingga menemukan solusi.
“Pada akhir Agustus nanti, kami dari Badan Pendapatan bersama para lurah dan stafnya turun lagi tuk tagih PBB dari rumah ke rumah, by name by address penungak PBB.” Ujar Kaban Pendapatan, Kanisius Nasak, Rabu.
Menurutnya, hal ini semata-mata untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak penunggak pajak bahwa kewajiban kepada negara itu harus.
Hal lain, lanjut Kaban Kanis, Rakor tadi membahas terkait penempatan personil di mulut tambang.
“Beberapa camat, Reok dan Ruteng sudah menyetujui tadi untuk sama-sama berpikir agar pegawai-pegawai di kecamatan itu ditugaskan di mulut tambang.”
Nanti, dalam Minggu ini diusulkan ke Bupati sehingga yang sudah kami sosialisasikan sebelumnya ke penambang bisa membuahkan hasil.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
