Pendalaman Pemerintahan 5G Perspektif Mazhab Timoho

Sifat negara yang paling penting menurut Sutoro Eko adalah koersi. Tidak ada negara yang demokratis. Yang ada itu adalah pemerintah yang demokratis. Represi bersifat politik dan koersi bersifat hukum. Setiap hari warga negara bertemu dengan negara dalam bentuk pelayanan. Warga negara tidak perlu berjumpa dengan pemerintah. Rakyat bertemu dengan pemerintah ketika mereka menyampaikan aspirasi. Apabila rakyat sering bertemu dengan pemerintah, maka di sana ada negara yang tidak beres. 

Birokrasi, kata Sutoro adalah negara yang nyata. Indonesia terlalu kaya politis, tetapi melarat secara politik. Politik sebagai artikulasi dan nilai sangat kurang. Politik direbut oleh orang-orang pintar, oleh para teknokrat. Bahkan Menteri yang politisi, pikirannya teknokratis. Misalnya menentukan target. Politik harusnya mendengarkan dan melihat. Kalau Bupati hanya mendengarkan angka-angka, berarti dia anti politik.

Bagaimana pemerintah mengayuh di antara kedaulatan politik republikanisme dengan etatisme negara yang berkerja dengan hukum?

Menurut Sutoro Eko, kalau pemerintah bekerja berdasarkan aturan bukan pemerintah. Pemerintah itu bekerja secara politik. Pemerintah dalam arti yang sebenarnya tidak terjadi, ketika hanya sekedar menjalankan aturan. Pemerintah harusnya bekerja secara politik, mendengarkan aspirasi rakyat. Tetapi yang terjadi pemerintah hanya sekedar menjalankan aturan. Pemerintah itu dinamis karena politik. Pemilihan umum tidak sekedar memilih pemimpin, tetapi membentuk dan mengorganisir pemerintahan.

Menurut Sutoro Eko, negara ini paling mudah dicap negatif, karena politik. Sebaliknya, pemerintah punya tugas untuk membersihkan negara dari cap-cap politik. Pemerintah memang tidak terlepas dari politik. Kata pendekar anti korupsi, korupsi terjadi karena pejabat melakukan monopoli dan melakukan diskresi secara berlebihan, tetapi minus akuntabilitas. Rakyat membenci korupsi, tetapi tidak tertarik pada gerakan anti korupsi. Privatisasi kekuasaan dimana nalar-nalar privat digunakan atas nama negara, menjual saham negara untuk kepentingan pribadi. Prinsip homo economicus, digunakan untuk melucuti negara. Menggunakan cara pandang ekonomi untuk mengatur politik.

Menurut Sutoro Eko, salah satu wajah pemerintah kita adalah developmental government. Pemerintah dari pembangunan, oleh pembangunan dan untuk pembangunan. Tidak ada kebajikan tanpa republik, tetapi tidak ada republik tanpa kekayaan. Kapitalisme yang brutal merusak republik. Responsibilitas merupakan harga dari keagungan tanggungjawab.

Oleh neolib, kosa kata ini dirujak dengan memindahkan responsibilitas menjadi tanggungjawab individu. Stunting misalnya dianggap sebagai tanggungjawab bersama, kalau ada masalah dibagi bersama, tetapi kalau ada untung dinikmati dan dibagi hanya kepada segelintir orang dalam pemerintahan.

Akibatnya, tanggungjawab bersama menghasilkan tragedi bersama, misalnya masalah drainase saja tidak sanggup diurus oleh pemerintah. Neolib menggantikan konsep responsibilitas pemerintah menjadi responsivitas pemerintah. Dalam neolib, tidak ada lagi responsibilitas pemerintah. Transparansi melubangi negara seperti transparansi informasi publik.