Menteri Kabinet segala urusan yang memiliki banyak perusahaan, termasuk ngurusin investasi, dan kemudian mendapatkan kritik dari publik, lalu melakukan somasi terhadap anggota masyarakat yang melakukan kritik dan publik scrutiny.
Menteri Kabinet segala urusan ini juga pernah berdebat dengan Mahasiswa UI, dan dia argued bahwasanya dia boleh berbeda pendapat dengan mahasiswa dan tidak harus disclosing informasi kepada mahasiswa.
Bagi yang memahami prinsip-prinsip demokrasi where the people have the right to know and to be informed. Dan, mengetahui bahwasanya dia itu seorang pejabat publik yang digaji oleh uang rakyat tiap bulan, kedengarannya lucu.
Bukti dia itu tidak memahami Demokrasi!
Mahasiswa sebagai anggota masyarakat intellectual menjalankan tugas “public scrutiny” terhadap seorang Menteri Kabinet dan meminta bukti big data yang menginginkan 3 periode. Tetapi, dia menolak dan tidak mau disclosing kepada publik karena tidak haruskan!!!!
Itu bukti, Menteri Kabinet itu tidak memahami prinsip-prinsip Demokrasi dan tidak sadar bahwa dia itu hanya seorang Menteri Kabinet, jabatan an appointed position, yang tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat.
Mestinya tahu diri dan punya malu terhadap rakyat, sebagai Pemegang Kedaulatan tertinggi di Indonesia.
Kedengarannya lucu bagi kita yang sudah biasa dengan system demokrasi di USA.
Di USA itu tidak ada pejabat publik yang memiliki banyak perusahaan dan menjadi pejabat publik, ngurusin investasi lagi. Karena jelas conflict of interest.
Ketika seseorang terpilih menjadi pejabat publik di USA, maka orang ini harus mengundurkan diri dari perusahaan dan memisahkan diri dari perusahaan secara nyata. Dan, perpisahan itu dilakukan secara hukum, lewat Trust dan dimonitor oleh U.S GAO (Government Accountability Office).
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
