Mataram, infopertama.com – Persidangan atas Gembong narkoba dengan terdakwa bandar besar narkoba Nusa Tenggara Barat (NTB) inisial NJ alias Mandari, telah laksanakan sejak 22 Juni 2022 di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Mataram. Pada persidangan kedelapan, Kamis (28/7/2022), aksi demonstrasi pentolan organisasi kemahasiswaan dan pemuda yang tergabung dalam Aktivis Cipayung Plus turut mewarnai persidangan. Massa aksi menyebut bahwa peradilan dan atau aparat penegak hukum (APH) PN Mataram jangan “masuk angin” alias terkena suap.
Koordinator Umum (Kordum) M. Amri Akbar didampingi Koordinator Lapangan (Korlap) aksi saat akan menyerahkan tuntutan terbuka kepada Ketua PN Kelas IA Mataram mengatakan, peradilan atas gembong narkoba Mandari yang merupakan bandar besar peredaran narkoba di NTB. Karenanya harus kawal ketat untuk melihat integritas dan komitmen Ketua Majelis Hakim PN Mataram.
“Kami dari Cipayung Plus Nusa Tenggara Barat ini hadir untuk mengawal proses jalannya persidangan. Agar supremasi hukum di Nusa Tenggara Barat ini bisa ditegakkan dengan asas berkeadilan,” ungkapnya.
“Jangan karena dia (terdakwa, pen) memiliki akses terhadap kekuasaan. Maupun akses modal yang besar, sehingga dia bisa mengotak-atik putusan atau vonis,” imbuhnya.
Menurutnya, barang haram narkoba adalah musuh segenap elemen bangsa. Artinya, seluruh elemen bangsa khususnya di NTB harus mendukung penuh setiap langkah APH, yang berupaya memberantas bahaya laten narkoba. Dan, memerangi oknum-oknum yang berkolaborasi dengan jaringan peredaran narkoba.
“Berbicara tentang narkoba ini, kita berbicara tentang nasib bangsa kita, nasib generasi untuk kedepannya,” katanya.
Karena itu, lanjut Amri, aktivis OKP Cipayung Plus berkomitmen akan terus mengawal proses persidangan Gembong narkoba Mandari yang mengendalikan peredaran narkoba di NTB.
“Ini adalah aksi atau gerakan awal kami dari Cipayung Plus. Nantinya kami juga berkomitmen akan membawa masalah ini masuk ke kampus-kampus untuk membahas dialektika bagaimana proses penegakan hukum di NTB ini di ruang-ruang akademik, dialog publik, kemudian uji publik sampai nantinya aksi mimbar bebas akan terus kami galakkan. Sampai nantinya kemudian keadilan tegak untuk hukuman dan atau vonis bandar narkoba (Mandari, pen) ini,” tuturnya.
“Kami ingin majelis hakim yang terhormat memberikan vonis seberat-beratnya kepada Mandari sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Bahkan harus dimiskinkan,” tegasnya.
Demikian, Amri, aksi OKP Cipayung Plus yang gelar di depan PN Kelas IA Mataram itu sebagai bentuk support bagi APH. Tujuannya untuk benar-benar mengadili bandar besar narkoba Mandari tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menurunkan marwah APH. Khususnya Majelis Hakim PN Mataram.
“Kasus ini harus menjadi momentum menegaskan kredibilitas lembaga peradilan dan integritas hakim pada Pengadilan Negeri Mataram. Kami tidak ingin PN Mataram ‘kemasukan angin’ dalam kasus peradilan Mandari ini,” sebutnya.
Amri mengatakan, momentum peradilan atas terdakwa bandar besar narkoba NTB Mandari akan mampu menjawab pertanyaan besar dan keraguan publik, atas maraknya peredaran narkoba serta pesimisme publik kepada aparat penegak hukum (APH) dalam pemberantasan narkoba di NTB.
“Kepolisian telah bersusah-payah menangkap si-Mandari ini, masa setelah di pengadilan kemudian dia bebas,” tekannya.
Sementara Humas PN Mataram Kelik Trimargo, S.H., M.H., di sela-sela aksi demo menegaskan bahwa pihak PN Mataram tidak akan “masuk angin”.
“Kasus ini tangani langsung oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram selaku Ketua Majelis Hakim, sehingga ibu ketua tidak isa menemui massa aksi. Nanti malah diindikasi ‘masuk angin’. Jadi siapapun tidak boleh bertemu dengan Ibu Ketua Majelis termasuk dengan Panitera,” katanya.
“Termasuk terdakwa atau keluarga terdakwa tidak boleh bertemu dengan Majelis Hakim dan Panitera. Kalau sampai itu terjadi, maka pasti akan terindikasi masuk angin,” tandasnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
