Kontrol kualitas wajib diterapkan: pemeriksaan gizi, kebersihan dapur, dan standar pangan. Tim mandiri desa melakukan pengawasan rutin. Pelanggaran ditindak tegas.
Hasil audit dipublikasikan. Masyarakat dapat melacak setiap rupiah. Kepercayaan publik tumbuh lewat akuntabilitas nyata di lapangan.
Pemerintah wajib mendampingi teknologi ini dengan standardisasi kualitas nasional, agar keterbatasan infrastruktur desa tidak menghambat pasokan gizi yang higienis, aman, dan merata hingga ke wilayah terpencil.
Contoh yang paling kuat adalah Brasil. Negara ini memberikan pelajaran berharga. Melalui Program Nasional Pemberian Makanan Sekolah (PNAE), pemerintah mewajibkan sebagian bahan pangan sekolah dibeli langsung dari petani kecil lokal.
Akibatnya, jutaan anak memperoleh makanan bergizi, sementara ribuan keluarga petani mendapatkan pasar yang pasti. Program gizi berubah menjadi mesin pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan sekaligus.
Saat itulah setiap piring makan bukan lagi sekadar makanan.
Ia menjadi jembatan antara gizi dan produktivitas, antara sekolah dan sawah, antara masa kini dan masa depan Indonesia.
Bangsa tidak dibangun hanya oleh bantuan yang habis dimakan hari ini, melainkan juga oleh pasar yang membuat rakyat mampu berdiri esok hari.
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekadar memberi makan anak-anaknya, melainkan bangsa yang membuat setiap piring makanan menjadi jalan naiknya martabat dan kapasitas rakyatnya.
Saya membayangkan seorang petani telur di Blitar. Setiap pagi ia tidak lagi bertanya apakah dagangannya laku. Ia tahu ribuan anak sekolah sedang menunggunya.***
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
