Memaknai Permintaan Maaf Jokowi

Permintaan maaf Jokowi di akhir kekuasaannya tak lebih dari cerminan kualitas budaya kita, tak punya daya ubah kultural.

Oleh Andang Subaharianto★

infopertama.com – Zikir Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, 1 Agustus 2024, antara lain diisi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kekurangannya dalam memimpin Indonesia. Jokowi menyadari, sebagai manusia biasa, tidak mungkin mampu menyenangkan semua pihak.

Berbagai komentar bermunculan di berbagai media komunikasi. Ada yang memuji, ada yang mencela. Saya mencoba membacanya dari sudut kebudayaan.

Permintaan maaf Jokowi yang dilakukan menjelang akhir jabatan (karena merasa tidak bisa memenuhi harapan semua pihak) itu biasa dalam budaya kita. Tak ada yang aneh. Tak perlu dipuji, pun tak perlu dicela.

Pada umumnya pejabat di Indonesia akan meminta maaf di akhir masa jabatannya, baik pejabat politik maupun pejabat administratif/birokrasi. Dengan kebesaran hati, biasanya masyarakat pun akan menerima permintaan maaf tersebut. Begitulah budaya kita.

Permintaan maaf model ini tak menyebutkan bagian mana saja yang ”disadari” tak menyenangkan sebagian masyarakat. Dalam konteks Jokowi, misalnya, apakah tindakannya mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto?

Tindakan tersebut mengundang kecaman banyak kalangan. Juga melukai kawan-kawan dekat Jokowi yang mengusung dan membelanya sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan presiden dua periode.

Ataukah, tindakannya merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membuat UU Cipta Kerja, yang juga ditentang banyak kalangan? Atau, proyek mercusuar Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terkesan hendak meniru tokoh mitologis Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan (1.000 candi) dalam satu malam?