Memaknai Permintaan Maaf Jokowi

Revolusi mental Jokowi yang semula mengundang tepuk tangan publik mengalami titik balik menjelang akhir jabatan periode keduanya.

Peringatan Bung Karno dan kritik Mochtar Lubis itu rupanya tak menjadi perhatian rezim pemerintah. Ketika pada 1982 Mochtar Lubis diminta merefleksikan kembali kritiknya, dengan tegas ia mengatakan, tidak ada perubahan, bahkan makin parah (ST Sularto, Kompas, 21/7/2008).

Isu mentalitas mendapat perhatian kembali pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Ia menugasi Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku ”leading sector” yang menerjemahkan dan memandu program-progam revolusi mental. Jokowi juga melengkapinya dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Menurut Jokowi, revolusi mental harus dimulai dari mengenal karakter orisinal. Bangsa Indonesia, menurut Jokowi, berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan suka bergotong royong.

Karakter tersebut diyakini sebagai modal yang seharusnya membuat rakyat sejahtera. Namun, kenyataannya malah KKN tumbuh subur. Etos kerja tidak baik, birokrasi bobrok. Menurut Jokowi, kondisi semacam itu dibiarkan selama bertahun-tahun sehingga menjadi semacam ”budaya” (Kompas.com, 17/10/2014).

Banyak kalangan menaruh hormat terhadap retorika revolusi mental Jokowi dan tampilannya saat itu. Seorang warga negara biasa, bukan turunan pembesar, tetapi memperoleh kepercayaan politik tertinggi sebagai presiden. Kesuksesan Jokowi pada periode pertama mengantarkan kemenangannya pada Pilpres 2019.