Oleh karena itu, penting untuk melihat kasus ini sebagai masalah sistem, bukan sekadar kesalahan individu. Sistem pendidikan yang menempatkan otoritas pada satu figur tanpa pengawasan yang jelas berisiko menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan. Ketika tidak ada transparansi, tidak ada mekanisme pelaporan yang aman, dan tidak ada pengawasan eksternal, maka perlindungan terhadap anak menjadi lemah.
Pemulihan kepercayaan publik tidak bisa dilakukan secara instan. Dalam perspektif psikologi, kepercayaan dibangun melalui pengalaman yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kepercayaan itu rusak, maka proses pemulihannya membutuhkan waktu dan upaya sistematis.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan adanya sistem perlindungan anak yang jelas dan dapat diakses. Ini mencakup prosedur pelaporan yang aman, keberadaan pihak independen seperti konselor atau pengawas eksternal, serta jaminan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius.
Kedua, perlu ada upaya untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan pada satu figur. Sistem yang sehat adalah sistem yang memiliki mekanisme checks and balances, di mana tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan.
Ketiga, pendampingan psikologis bagi korban harus menjadi prioritas utama. Pemulihan trauma tidak hanya penting bagi kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwa sistem mampu bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan tidak bisa hanya bergantung pada simbol atau reputasi. Ia harus dijaga melalui sistem yang konkret dan berfungsi. Lembaga pendidikan, termasuk pesantren, perlu menyadari bahwa kepercayaan orang tua adalah fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
