Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin APBD tersandera oleh belanja pegawai yang terus membengkak.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin besar, setiap rupiah anggaran daerah dituntut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan habis untuk membayar konsekuensi politik jangka pendek.
“Jadi, saya tegaskan kembali agar kepala daerah stop rekrut honorer baru, APBD dipakai bangun jalan, sekolah dan hal lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan pakai APBD untuk gaji tim sukses,” tegas Tito kembali.
Pernyataan tegas itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) lalu.
Menurut Tito, banyak daerah kini menghadapi persoalan serius karena jumlah tenaga honorer terus bertambah tanpa perencanaan yang matang.
Akibatnya, belanja pegawai menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami minta kepala daerah tidak lagi menarik tenaga honorer baru, khususnya tenaga administrasi yang bukan berbasis keterampilan tertentu. Karena pada akhirnya mereka menjadi beban belanja pegawai dan membebani kepala daerah berikutnya,”ujar Tito Karnavian
Lebih jauh, mantan Kapolri itu secara terbuka menyinggung fenomena yang selama ini menjadi rahasia umum dalam politik daerah, yakni masuknya tim sukses ke lingkungan birokrasi melalui jalur tenaga honorer.
Menurutnya, praktik tersebut berujung pada tuntutan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menciptakan beban anggaran jangka panjang.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
