“Saya berharap agar kepala daerah tidak lagi menjadikan tenaga honorer sebagai instrumen balas jasa politik, karena dampaknya bukan hanya pada membengkaknya belanja pegawai, tetapi juga menyempitkan ruang pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat,” tutup Tito Karnavian.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel










