Kondisi politik dan keamanan Todo-Pongkor pada saat itu, dengan terjadinya Rampas Papang dan Rampas Kuwu (1909) pemerintah koloneal Belanda merasa takut dan tidak aman untuk tetap berada di Todo-Pongkor. Ketakutan Koloneal Belanda karena serangan bisa terjadi setiap saat dengan menggunakan taktik gerilya, sehingga Belanda akan kewalahan untuk menghadapinya. Rasa takut dan tidak aman ini membuat pemerintah Belanda untuk membatalkan pembangunan lanjutan pembangunan perumahan Korps Diplomatik Sipil dan Militer di Todo. Dan, selanjutnya mengajukan usulan pemindahan pusat pemerintahan.
Belanda yang merasa tidak aman merundingkan rencana pemindahan ini dengan Adak Todo-Pongkor (Kraeng Adak Talu Ame Nambur dan Kraeng Wanggur Laki Tekek Laki Manggir) dari Todo-Pongkor ke tempat lain yang lebih aman seperti Melwatar (Lembor), Cancar (Rahong), Mano (Lambaleda selatan), atau Puni-Ruteng (Janggur, 2008: 81., Toda, 1999: 313-315).
b. Perpindahan Pusat Pemerintahan ke Ruteng
Di dalam pelaksanaan penelitian tempat pendirian pusat pemerintahan, Belanda bersama Kraeng Tamu terpilih “Lingko Puni” dan “Lingko Bilas” dua wilayah kebun adat milik Gelarang Pau kedaluan Ruteng. Di dalam rencana Belanda ketetapan pemindahan resmi administratif sipil-militer Belanda dari Todo-Pongkor ke Ruteng harus sudah rampung pada tanggal 31 Juli 1909, yaitu bertepatan dengan hari raya Kerajaan Belanda. Pembangunan rumah-rumah dan perkantoran dilakukan mengejar tanggal legitimatif Belanda tersebut.
Pembangunan perkantoran Belanda di Lingko Puni dan rumah Zelfsbestuur Todo-Pongkor di sebelah timur beranda (pa’ang) kampung Gelarang Pau di Lingko Bilas mulai berjalan pesat. Dan, pembangunan berbagai pasilitas ini dibantu oleh Kraeng Tamur Adak Todo. Pusat pemukiman Perwakilan Adak Todo-Pongkor di Ruteng itu kelak dikenal dengan nama Tulung (Toda, 1999: 316-317., Toda, 1989: 2).
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
