Tarif INA-CBG bukan hasil perhitungan medis yang transparan, melainkan kompromi politik anggaran. Murah di atas kertas, tapi tidak logis di lapangan. Dokter bedah dan rumah sakit harus “berkreasi” agar tetap bisa merawat pasien dengan standar yang pantas, seringkali terpaksa menutup kekurangan dengan mengorbankan kualitas alat dan obat.
Oleh Puspita Wijayanti★
infopertama.com – Ada kalimat yang belakangan beredar di kalangan tenaga medis, “Bukan jasa tenaga medis saja yang dibuat murah, negara rasanya tega menaruh harga nyawa rakyat di angka diskon.”
Kalimat ini lahir dari kekecewaan para tenaga medis, khususnya dokter yang bekerja di ruang operasi.
Misalnya, tarif operasi usus buntu di Indonesia hanya sekitar Rp 3,5 juta. Angka itu harus menutup jasa dokter bedah, anestesi, obat, alat, kamar operasi, rawat inap, hingga listrik dan air rumah sakit. Murah di kertas, tetapi mahal risikonya bagi pasien maupun tenaga medis.
Ilusi tarif murah
BPJS selalu menampilkan wajah efisiensi. Klaim bahwa layanan bisa ditanggung dengan biaya rendah dipublikasikan sebagai keberhasilan negara. Namun, efisiensi itu ilusi.
Tarif INA-CBG bukan hasil perhitungan medis yang transparan, melainkan kompromi politik anggaran. Murah di atas kertas, tapi tidak logis di lapangan.
Dokter bedah dan rumah sakit harus “berkreasi” agar tetap bisa merawat pasien dengan standar yang pantas, seringkali terpaksa menutup kekurangan dengan mengorbankan kualitas alat dan obat.
Di banyak negara, tarif layanan kesehatan ditentukan dengan aturan ketat. Inggris melalui NHS, Jerman, dan Thailand menggunakan real costing, menghitung biaya nyata hingga detail.
Tarif juga disesuaikan inflasi medis tiap tahun, bukan dibiarkan stagnan. Ada transparansi metode, ada keterlibatan profesi medis, dan ada korelasi langsung antara tarif dengan mutu layanan.
Bagaimana di Indonesia? Tarif ditetapkan di meja birokrasi, jauh dari ruang operasi.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
