Tradisi Berpikir Pemerintahan

Sementara itu, Dr. Rizel Samaloisa menguraikan tradisi berpikir positivistik yang menekankan data, rasionalitas, dan pengukuran kinerja.

Ia menilai pendekatan ini penting untuk efisiensi birokrasi, namun berisiko reduktif bila mengabaikan konteks sosial-budaya. Rizel mendorong adanya sintesis antar-tradisi berpikir sehingga kebijakan publik tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga berpihak pada masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, peserta menyoroti persoalan praktik patronase di pemerintahan daerah dan bagaimana teori dapat berhubungan dengan kenyataan lapangan.

Kedua pembicara sepakat bahwa pembaruan tradisi berpikir bukan sekadar wacana akademis, tetapi harus berdampak pada penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Diskusi ditutup dengan penekanan bahwa tradisi berpikir dalam pemerintahan sebaiknya dipandang sebagai perangkat analisis yang saling melengkapi. Dengan begitu, generasi muda akademisi dan praktisi pemerintahan diharapkan lebih kritis, reflektif, serta terbuka pada pendekatan baru dalam memahami dinamika pemerintahan Indonesia.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel