Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Manggarai yang dinilai masih rendah. Fraksi mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 mencapai 95,26 persen dari target yang ditetapkan. Meski capaian tersebut tergolong baik, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berada pada kisaran 11 hingga 12 persen menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber pendapatan sendiri masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai berbagai kendala yang menyebabkan realisasi pajak daerah dan retribusi pasar belum optimal, sekaligus meminta strategi konkret untuk meningkatkan PAD dan menekan potensi kebocoran pendapatan.
“Fraksi meminta penjelasan Bupati Manggarai mengenai kendala utama di lapangan serta strategi konkret apa yang sudah dan akan dilakukan untuk menekan kebocoran atau meningkatkan PAD pada sektor-sektor ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat juga menyoroti pengelolaan keuangan BLUD RSUD Ruteng. Berdasarkan Nota Keuangan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, tercatat sisa kas BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp5,299 miliar.
Namun, fraksi mempertanyakan keberadaan sisa kas tersebut karena pada saat yang sama masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, khususnya pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
