Isu ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut nilai ekonomi ratusan triliun rupiah, kepentingan korporasi besar, serta dampak ekologis jangka panjang.
Jika benar dana suap mengalir untuk memuluskan perubahan status kawasan hutan, maka tanggung jawab hukum tidak berhenti pada pelaksana teknis.
Menteri, sebagai pemegang otoritas tertinggi kebijakan, berada pada posisi yang tak terhindarkan dari sorotan, setidaknya dalam konteks pertanggungjawaban etik dan administratif—bahkan pidana bila ada bukti perintah, pembiaran, atau penerimaan keuntungan.
Namun, ada perbedaan penting. Siti Nurbaya dikenal sebagai figur teknokrat senior dengan pengalaman panjang di birokrasi lingkungan hidup, jauh sebelum era Jokowi.
Jejak kebijakannya kerap menuai kritik dari kelompok lingkungan, tetapi secara politik ia relatif jarang terlibat manuver terbuka seperti SYL maupun Johnny G. Plate.
Faktor ini bisa menjadi pembeda dalam pembacaan publik maupun strategi pembelaan hukum.
Di sisi lain, konteks politik akhir masa jabatan Jokowi juga tidak bisa diabaikan. Penegakan hukum terhadap menteri-menteri NasDem terjadi setelah relasi politik antara Presiden dan partai tersebut merenggang.
Meski aparat penegak hukum menegaskan independensi, publik tetap membaca dinamika ini sebagai irisan antara hukum dan politik kekuasaan.
Apakah Siti Nurbaya akan bernasib sama? Jawabannya bergantung pada satu hal krusial: kekuatan alat bukti.
Jika penyidik menemukan aliran dana, perintah kebijakan yang menyimpang, atau peran aktif dalam skema perubahan status kawasan hutan, maka preseden SYL dan Johnny G. Plate menunjukkan bahwa status menteri bukan tameng hukum.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
