Pesta Babi Yang Menakutkan?

Oleh: Benny K. Harman

Agak lucu rasanya melihat instrumen negara tiba-tiba panik mengerahkan aparat hanya untuk menyita proyektor sebuah film pendek.

Apakah Pesta Babi dilarang karena menyebar kebohongan, atau justru karena ia terlalu jujur menempatkan cermin di depan wajah kekuasaan yang buruk rupa karena keserakahan?

Pesannya seolah benderang: di republik ini kita diizinkan untuk hidup, tapi sayangnya tidak diizinkan untuk berpikir. Mari refleksikan sejenak kondisi demokrasi kita hari ini melalui catatan berikut. —-

infopertama.com – Ketika aparat bergerak cepat membubarkan diskusi dan melarang pemutaran film Pesta Babi, Kolonialisme di Jaman Kita, sebuah pesan benderang sedang dikirimkan oleh penguasa kepada rakyatnya: kalian boleh hidup di negara ini, tapi kalian tidak boleh berpikir.

Pelarangan massal terhadap film ini bukan sekadar tindakan sensor birokratis yang kolot. Ini adalah ekspresi ketakutan yang telanjang. Film Pesta Babi dilarang bukan karena ia menyebarkan kebohongan, melainkan justru karena ia menceritakan kebenaran dengan terlalu jujur.

Sinema ini bertindak sebagai pemegang cermin di hadapan wajah kekuasaan, dan penguasa—yang menyadari betapa buruk rupa mereka akibat keserakahan—memilih untuk memecahkan cermin tersebut daripada memperbaiki diri.

Gugatan paling mendasar dari film ini menelanjangi jargon “pembangunan” yang selama ini diagungkan bagai berhala. Hari ini, kita menyaksikan lahirnya watak neo-kolonialisme yang dipraktikkan oleh bangsa sendiri terhadap bangsanya sendiri.

Logikanya persis seperti VOC ratusan tahun lalu: ruang hidup masyarakat lokal dan masyarakat adat dianggap sebagai “tanah tak bertuan” yang boleh dijarah demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi makro.

Masyarakat adat, yang telah merawat hutan dan tanah secara berkelanjutan jauh sebelum Republik ini berdiri, hari ini dibranding secara pejoratif sebagai “penghambat investasi” atau “kelompok keras kepala yang anti-kemajuan.” Ini adalah kejahatan epistemik. Atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) atau konsesi korporasi, negara hadir bukan sebagai pelindung warga, melainkan sebagai juru sita yang mengusir rakyat dari tanah leluhurnya.