Karena ongkos politik yang ugal-ugalan, para calon pemimpin terpaksa menggadaikan integritas mereka kepada para cukong dan investor politik sejak masa kampanye. Akibatnya, pasca-pemilu, kebijakan negara tidak lagi dirumuskan di ruang-ruang publik untuk kemaslahatan rakyat, melainkan di ruang-ruang gelap dalam bentuk bagi-bagi konsesi, izin tambang, dan pelonggaran aturan amdal sebagai bentuk “pengembalian investasi” politik.
Suara rakyat hanya berharga selama lima menit di bilik suara untuk melegitimasi kekuasaan, setelah itu rakyat didepak ke pinggiran, menonton tanah mereka dikeruk dan air mereka diracuni.
Negara, lewat instrumen kekuasaannya, sama sekali tidak perlu dan tidak berhak melarang film Pesta Babi ini. Pelarangan hanya menunjukkan kepanikan moral yang kekanak-kanakan. Biarkanlah masyarakat sendiri yang menilai, menakar, dan mengunyah pesan-pesan yang tersirat maupun tersurat di dalam film tersebut. Rakyat kita sudah dewasa; mereka sudah cerdas, mereka mampu membaca karya seni dan mengontekstualisasikannya dengan realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari di wilayah mereka masing-masing. Mungkin saja isi film ini ada yang tidak benar atau keliru. Jika isi film dianggap keliru, bantah dengan argumen dan data, bukan dengan represi dan penyitaan proyektor.
Sebaliknya, apresiasi setinggi-tingginya justru harus diberikan kepada produser dan seluruh kru kreatif di balik film pendek ini. Di tengah hilangnya keberanian sipil dan mandulnya institusi politik formal seperti DPR dan Lembaga Peradilan dalam mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan, film ini hadir menawarkan kritik kekuasaan yang sangat cerdas melalui medium kebudayaan. Ini adalah bentuk kritik kebudayaan yang bernas, tangkas, dan seiring dengan panggilan zaman (zeitgeist). Ketika mimbar-mimbar akademik dan ruang sidang parlemen mulai terasa sunyi dari pembelaan terhadap rakyat kecil, ketika lembaga peradilan mempertontonkan kesewenang-wenangan – abuse of power – maka sinema seperti Pesta Babi inilah yang mengambil alih estafet kepedulian tersebut. Melarang film ini sama saja dengan mencoba memadamkan obor kesadaran bangsa. Biarkan layar tetap terkembang, dan biarkan rakyat yang menentukan jalannya sejarah.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel



