Ketika pembangunan mengabaikan keselamatan lingkungan dan memutus hak generasi masa depan demi keuntungan investor, itu bukan pembangunan. Itu adalah penjarahan sistematis yang dilegitimasi oleh hukum positif yang disusun oligarki melalui wakil-wakil yang mereka biayai.
Mengapa kritik dalam film ini dianggap begitu mengancam stabilitas? Karena ia membongkar jalinan kelindan yang paling tabu dalam politik modern kita: fenomena state capture (pembajakan negara) oleh para oligarki.
Kita harus jujur melihat realitas hari ini: oligarki tidak lagi sekadar menyuap pejabat dari luar ring kekuasaan. Mereka telah masuk dan menduduki jabatan itu sendiri, atau menyetir para pengambil kebijakan seperti boneka tali. Negara telah bergeser fungsi dari sebuah lembaga yang mandiri (independent arbiter) menjadi “centeng” atau perisai pelindung bagi kepentingan kapitalis hitam.
Ketika oligarki merampas sumber daya ekonomi negara, melakukan kejahatan lingkungan, atau menggusur paksa warga, negara memilih menutup mata—bahkan bertindak sebagai fasilitator melalui regulasi karpet merah yang sengaja dibuat untuk memutihkan dosa-dosa korporasi.
Monopoli pengelolaan sumber daya alam dilindungi oleh moncong senjata aparat keamanan yang dibiayai oleh pajak rakyat sendiri. Tragis bukan? Pajak dan uang rakyat digunakan untuk membiayai penindasan terhadap rakyat. Pelarangan film ini adalah bentuk refleks defensif untuk menutupi perselingkuhan jahat tersebut agar tidak memicu kemarahan massal.
Akar dari seluruh pembusukan ini adalah sistem demokrasi elektoral kita yang telah kehilangan jiwanya. Demokrasi kita hari ini adalah demokrasi transaksional yang berbiaya sangat mahal. Jabatan publik diperebutkan bukan lewat adu gagasan, melainkan lewat tebalnya isi tas logistik. Oligarki menentukan lebih dulu pemimpin yang mereka kehendaki lalu rakyat dibayar untuk mendukungnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
