Pada Akhirnya Kita toh Tetap Seperti Ini

Emosi vs akal sehat

Maka, demo jalanan kini tidak bisa hanya disorot sebatas ingin memperjungkal ‘kekuasaan istana.’ Walau itulah yang coba diperlihatkan. Tetapi, demo jalanan kini mesti dibaca sebagai arus nudisasi (penelanjangan) suara akademik mimbar kampus oleh ‘suara emosional berulang-ulang dari mobil komando.’ Kampus telah teremuk di jalanan sebelum ia berniat menggoyang kekuasaan!

Emosi dan akal sehat tidak bisa bersahabat karib di jalanan. Bahkan yang disebut mutualisma reciprocal saja pun tidak! Sebab fanatisme-radikalisme benar-benar sedang mengisap dunia akademik itu hanya ‘dalam angka, dalam jumlah.’ Demi satu kebenaran mayoritas yang manipulatif.

Kudeta sudah dan sedang terjadi

Bila mesti menatap kekuasaan, tidakkah sebenarnya sisi ‘de iure et di facto’ sudah semakin jauh melebar. Sudah makin kasat mata bahwa kuasa formal semakin kurang atau bahkan tidak berdampak dalam pragmatisme kekuasaan.

Tarik ulur di rana yudikatif, misalnya, tidak bisa dipikirkan secara sederhana. Sebab, arahan Presiden, yang lalu dilanjutkan dengan perintah Kapolri, tidak serta merta menjadi mudah hingga ke akar-akarnya. Demi satu solusi masalah seterang-benderang dan seadil-adilnya.

Sebab, de facto, di lapangan, substansi masalah telah terkuasai mutlak oleh segelintir elitis. Yang begitu mudahnya mengacak-acak yang mendasar itu. Hanya demi memperjuangkan kepentingan sepihaknya.’

Tidak kah sendi Kebhinekaan Bangsa dan Negara Kesatuaan telah terkudeta oleh serangan senyap dan juga intimidasi heboh hingga pada sekian banyak dimensi kehidupan lainnya? Oligarki di lingkar kekuasaan seringkali dipakai sebagai motif untuk membenarkan tipe oligarki lainnya, yang bahkan jauh lebih massif dan dahsyat.

Menuju bangsa yang terkoyak?

Dalam hirarki piramidal kekuasaan, hanya ada satu yang ‘dikorbankan’ jadi jenderal penuh. Namun, lemah kuatnya bangunan kekuasaannya, amat tergantung (mutlak) dari ‘batu-batu yang tersusun.’ Animasi Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, boleh berhembus kencang dari sentra kekuasaan. Namun, apakah ia berdampak mutlak dalam satu ketaatan hirarkis?

Indikasi nyata ideologi garis keras, gegar dalam kerukunan hidup beragama, timpangnya rasa keadilan, serta berbagai isu sentimen primordialistik, misalnya, sekian mudah menyusup masuk. Dan, relasi tiranian yang intimidatif semakin rapih tersusun dan hal itu ‘dirasa wajar dan bahkan harus dibenarkan.’

Sebab itu, oligarki kekuasaan, sekali lagi, tak boleh dicurigai bersarang hanya sebatas lingkaran istana. Ia, sejatinya, telah menjamur pada rana-rana keseharian. Kita hidup dalam ‘kekuasaan de facto’ yang seringkali berperangai lebih keras dan kasar.

Tidak kah oligarki di rana hukum, misalnya, telah jadi satu mata rantai yang karatan dan rapuh? Satu lukisan tentang ini terasa mencekam. Sulit ditemukan peradilan yang berwibawa dan sungguh mandiri. Sebab ia sudah berkabut asap tebal oleh pengaruh ‘politik, uang, materi dan ideologi para hakim.’