Menilik Swasembada Energi Prabowo

Pemerintah dan Masyarakat

Tidak sampai pada menfaat dan tujuan, rasa-rasanya kita juga perlu menanyakan kira-kira bagaimana supaya swasembada energi tecapai?  Pertama-tama wajib disadari bahwa pembangunan di Indonesia selalu menghadapi tantangan-tantangan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tantangan utama dari pemerintah ialah tidak memiliki niat baik untuk memajukan negara. Sedangkan tantangan dari masyarakat adalah tidak mampu menerima kemajuan.

Maka dari itu, agar swasembada energi sebagaimana dikehendaki Presiden Prabowo dapat tercapai, diperlukan dua upaya.
Pertama, itikad baik (political will) pemerintah. Ada pepatah dalam ilmu ketatanegaraan, “hukum yang baik tidak akan pernah mampu mengalahkan politik yang baik”. Ini artinya segala sesuatu yang berurusan dengan kebaikan publik wajiblah dilandasi oleh kemauan politik yang baik. Sama halnya dengan hukum, meskipun hukum itu baik tetapi kalau tanpa didasari politik yang baik maka hukum yang baik itu tidak akan bernilai guna alias tidak efektif dalam penerapannya.

Begitu pula dalam kaitannya dengan kemandirian energi. Pemerintah dari pusat sampai daerah haruslah memiliki itikad baik karena itulah yang mendasari pemerintah dalam  mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Political will pemerintah niscaya menjadi jembatan emas menuju swasembada energi. Karena kalau hanya mengeluarkan produk hukum tanpa didasari itikad baik maka produk hukum tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik.

Kedua, dukungan masyarakat. Political will pemerintah akan sia-sia ketika tidak didukung oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa mentalitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi kemajuan semisal melalui pembangunan negara, masih sangat rapuh dan rentan. Hal ini dapat diperhatikan dari aksi-aksi penolakan terhadap pembangunan negara, katakanlah pembangunan energi geotermal. Kerapuhan masyarakat akan pengetahuan kemudian membuat mereka rentan terhadap hasutan-hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.