Pemerintah tidak boleh terjebak dalam cara berpikir sektoral. Laut tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pesisir. Hutan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat. Pariwisata tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari akses ekonomi rakyat.
Semuanya adalah satu ekosistem pemerintahan.
Karena itu, government making juga membutuhkan kemampuan membaca wilayah. Setiap daerah mempunyai sejarah, kebudayaan, struktur sosial, sumber daya, dan persoalannya sendiri. Pemerintahan yang hanya menyalin model dari daerah lain berisiko kehilangan konteks.
Pemerintahan harus mempunyai kemampuan mendengar sebelum memutuskan.
Mendengar suara masyarakat bukan kelemahan pemerintah. Justru di situlah kekuatan pemerintahan demokratis ditemukan. Masyarakat bukan gangguan terhadap pemerintahan. Masyarakat adalah sumber pengetahuan bagi pemerintahan.
Kampus kemudian mempunyai peran penting. Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang hanya memproduksi teori untuk ruang kelas. Kampus harus menjadi dapur produksi pengetahuan pemerintahan, tempat pengalaman rakyat, pengalaman pemerintah, dan teori akademik dipertemukan.
Kuliah umum seperti “Government Making untuk Kesejahteraan Rakyat” menjadi penting karena mempertemukan dua dunia yang sering berjalan sendiri-sendiri: dunia praktik pemerintahan dan dunia akademik.
Bupati membawa pengalaman empiris mengelola pemerintahan daerah. Ketua STPMD “APMD” membawa refleksi akademik tentang pemerintahan dan masyarakat. Pertemuan keduanya membuka ruang untuk satu kesadaran: pemerintahan yang baik tidak lahir hanya dari teori dan tidak pula hanya dari pengalaman.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
