Di tempat seperti Raja Ampat, kesejahteraan tidak dapat didefinisikan semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan harus dibaca dari kemampuan masyarakat menikmati kekayaan alamnya, memperoleh pelayanan publik, mendapatkan pendidikan dan kesehatan, mempunyai akses ekonomi, serta memiliki ruang untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Karena itu, government making harus dimulai dari rakyat sebagai subjek pemerintahan, bukan sekadar objek pembangunan.
Di sinilah pemikiran pemerintahan menjadi penting. Pemerintahan bukan hanya institusi yang berada di atas masyarakat.
Pemerintahan adalah proses sosial-politik untuk mengorganisasikan kehidupan bersama. Negara hadir bukan untuk menggantikan masyarakat, melainkan untuk menciptakan kondisi agar masyarakat mampu mengembangkan kehidupannya.
Sutoro Eko Yunanto selama ini dikenal sebagai salah satu pemikir yang kuat mendorong cara pandang bahwa desa dan masyarakat lokal bukan sekadar penerima kebijakan negara. Masyarakat memiliki kapasitas, pengetahuan, institusi, dan pengalaman yang harus menjadi bagian dari proses pemerintahan.
Dengan perspektif seperti itu, government making berarti membangun pemerintahan bersama masyarakat, bukan pemerintahan yang hanya bekerja atas nama masyarakat.
Kita terlalu sering melihat pemerintah melalui angka-angka: besarnya APBD, jumlah proyek, panjang jalan yang dibangun, jumlah bantuan yang disalurkan, atau banyaknya regulasi yang diterbitkan. Semua itu penting, tetapi belum cukup.
Ukuran paling fundamental dari pemerintahan adalah kemampuan menghadirkan manfaat publik.
Sebuah jalan baru bermakna apabila membuka akses masyarakat terhadap sekolah, pasar, rumah sakit, dan pusat-pusat ekonomi. Anggaran pendidikan baru bermakna apabila anak-anak mendapatkan pendidikan yang bermutu.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
