Kamis Curhat Gubernur NTT; PPPK Ketakutan Dirumahkan dan Desak Revisi UU HKPD

Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas ruang fiskal daerah.

“Kita mencari berbagai formula agar aspirasi dari kita semua bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama itu melalui peningkatan transfer dari pusat ke daerah, atau yang kedua kita meningkatkan PAD kita. Nah untuk itu, terutama yang berkaitan dengan upaya yang bisa kita lakukan, dengan menaikkan PAD, bisa kita kerjakan dengan baik. Sehingga kalau PAD kita meningkat, kita akan lebih mudah menggunakannya untuk berbagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah.” Ujar gubernur Melki.

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di NTT, tetapi juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia yang menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal.

Gubernur Melki menyampaikan rencana untuk mengajak seluruh Kepala Daerah di NTT bertemu dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB. Ia juga meminta setiap Kepala Daerah menyiapkan data lengkap mengenai tenaga PPPK di wilayah masing-masing sebagai bahan pembahasan di tingkat pusat. Selain itu para PPPK juga diminta menyampaikan aspirasi secara tertulis sebagai dokumen yang akan dibawa dalam pembahasan dengan pemerintah pusat.

Dialog virtual tersebut ditutup dengan pesan Gubernur NTT agar seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas masing-masing. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh polemik kebijakan.

“Yang mengurus pendapatan daerah urus PAD dengan baik. Yang mengurus pendidikan urus anak didik dengan baik. Yang mengurus kesehatan urus kesehatan masyarakat dengan baik, begitupun dengan sektor pertanian dan perikanan.” ujarnya.