Ruteng, infopertama.com – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menyampaikan sorotan tajam terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD Perubahan) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026.
Sorotan utama fraksi tersebut tertuju pada adanya penurunan alokasi belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat laju pembangunan fisik dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat.
Dalam pemandangan umum yang dibacakan pada Selasa (15/09/2026) dalam sidang paripurna DPRD, Fraksi Golkar menegaskan bahwa belanja modal merupakan komponen paling vital dalam struktur anggaran daerah. Anggaran ini berfungsi sebagai mesin penggerak perekonomian masyarakat melalui penyediaan infrastruktur publik dasar, mulai dari perbaikan akses jalan dan jembatan hingga pembangunan sarana pendidikan serta fasilitas kesehatan.
Penurunan alokasi anggaran sektor ini dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merampungkan berbagai program prioritas yang sangat dibutuhkan warga.
Sebagai solusinya, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk merestrukturisasi belanja operasional serta belanja barang dan jasa yang dinilai kurang mendesak. Efisiensi pada pos anggaran birokrasi tersebut diharapkan dapat dialihkan kembali guna menopang porsi belanja modal demi menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan dan desa.
Juru bicara Fraksi Golkar, Tarsisius Janggal menekankan bahwa agenda perubahan APBD seharusnya dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pencapaian program kerja yang belum maksimal pada paruh pertama tahun anggaran.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
