“Langkah penyesuaian anggaran tidak sepatutnya mengorbankan porsi alokasi pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan publik.” Ujar Tarsisius.
Fraksi Golkar berharap agar rekomendasi dan catatan kritis ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Bupati Manggarai beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan Ranperda APBD Perubahan 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel









