Ruteng, infopertama.com – Sekretariat Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Manggarai menggelar evaluasi hasil pengukuran dan intervensi stunting bulan Agustus 2025 yang dirangkai dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Manggarai, Kamis (27/11).
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Livinus Vitalis Livens Turuk, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PPO, Dinas PMD, Dinas P3A, Bagian Kerjasama, Kecamatan Langke Rembong, perwakilan Yayasan Ayo Indonesia, Kepala dan Dokter Puskesmas Kota, Kepala dan Dokter Puskesmas La’o, Bidang Koordinator Puskesmas Kota dan La’o, Pengelola Gizi Puskesmas Kota dan La’o, Pokja III TP PKK Kabupaten Manggarai serta para Kepala Bidang DP2KB sendiri.
Evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali capaian pengukuran serentak Agustus 2025 sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dijalankan di lapangan sesuai dengan indikator prioritas penanganan stunting.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BPPRID) Kabupaten Manggarai, Livinus Vitalis Livens Turuk, menegaskan bahwa perencanaan berbasis data menjadi landasan utama percepatan penurunan stunting.
“Data pengukuran Agustus harus kita manfaatkan secara optimal dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Intervensi hanya akan efektif jika didukung data yang akurat, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan,” ujar Livens Turuk.
Menurut Kaban Livens Turuk, Stunting bukan persoalan kesehatan semata, tetapi persoalan pembangunan manusia. “Karena itu, seluruh perangkat daerah wajib memastikan programnya bersentuhan langsung dengan upaya pencegahan stunting, baik dari sisi edukasi, ekonomi, pangan, maupun lingkungan.”
Sementara itu Sekretaris TPPS Kabupaten Manggarai, Maria Yustina Diana Baru, S.ST., M.Kes., dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja kolaboratif adalah kunci utama penurunan stunting. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data secara akurat dan terintegrasi.
“Hasil pengukuran Agustus bukan hanya angka, tetapi potret kondisi riil yang harus menjadi dasar kita menyusun intervensi. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus semakin solid,” tegasnya.
Upaya Percepatan Penurunan stunting jelas Kadis Diana Baru bukan tugas satu dinas. Semua sektor memiliki peran. “Ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga dukungan pemerintah desa harus berjalan bersama agar upaya kita benar-benar berdampak.”
Kadis Diana Baru juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengukuran dan pendataan pada tingkat posyandu, agar seluruh anak balita terpantau secara berkala. “Kader dan tenaga lapangan harus diperkuat kapasitasnya. Tanpa data yang valid, intervensi tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan progres dan tantangan yang dihadapi. Masalah seperti akses wilayah, kurangnya pemahaman keluarga, dan keterbatasan tenaga lapangan menjadi perhatian utama.
Sekretariat TPPS kemudian merumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut, termasuk penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting serta optimalisasi integrasi program sektor terkait.
Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana aksi pasca-evaluasi sebagai pedoman teknis dalam mempersiapkan intervensi hingga akhir tahun serta menjelang pengukuran serentak selanjutnya.
Sekretariat TPPS berharap melalui koordinasi yang lebih terstruktur dan kolaborasi lintas sektor yang makin kuat, angka stunting di Kabupaten Manggarai dapat terus ditekan secara signifikan dan berkelanjutan
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
