Ruteng, infopertama.com – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Largus Nala, mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai prioritas pembangunan sosial.
Menurutnya, tingginya angka ODGJ di daerah ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian mulai dari pendampingan hingga pengobatan rutin.
Data terakhir menunjukkan bahwa di Kabupaten Manggarai terdapat sekitar 715 orang ODGJ yang teridentifikasi, dengan penanganan di pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan Pemkab setempat.
Largus menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun data yang lebih rinci secara by name by address agar intervensi bisa lebih tepat sasaran.
“Pemerintah juga perlu mengidentifikasi keberadaan ODGJ ini. Kalau bisa by name by address,” kata Largus.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna memeroleh dukungan anggaran dan kebijakan dalam merespon masalah kesehatan jiwa secara inovatif dan berkelanjutan.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, menilai banyaknya jumlah ODGJ di daerah tersebut merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Ia menyebut bahwa fasilitas yang ada, seperti Pusat Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, belum mampu menangani lonjakan pasien yang begitu besar.
Menurutnya, keberadaan psikiater menjadi kebutuhan mendesak karena masih ada harapan kesembuhan bagi para ODGJ.
“Karena bagaimana pun juga, masih ada harapan untuk bisa menyembuhkan. Karena itu kehadiran psikiater hal yang dibutuhkan,” tuturnya.
Ia juga menyatakan dukungannya jika pemerintah berinisiatif mendatangkan psikiater, meskipun diakuinya tantangan terbesar ada pada skema pembiayaan dan siapa yang akan menanggung biaya tersebut. Paulus menegaskan bahwa hal ini membutuhkan pembahasan yang terus menerus.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, ia menyebut bahwa pemerintah dan DPRD sedang berupaya menutup ketimpangan antara pendapatan dan belanja dalam pembahasan APBD.
Meski begitu, menurutnya peluang tetap terbuka melalui kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, NGO, atau dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap isu kesehatan jiwa di Manggarai.
Ia menekankan bahwa mengandalkan APBD murni di tahun 2026 akan sangat sulit.
Paul juga mendorong diadakannya seminar atau forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap persoalan ODGJ.
Menurutnya, kesadaran kolektif akan membuka jalan bagi solusi bersama. Ia meyakini bahwa jika semua pihak menyadari pentingnya penanganan ODGJ, maka upaya pencarian jalan keluar pun akan lebih mudah dilakukan secara kolaboratif.
“Dari situ semua akan sadar oh ini penting. Kalau itu sudah sama-sama merasa penting, baru bagaimana berupaya bersama mencarikan jalan keluar,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Jefrin Haryanto, mengakui bahwa pihaknya masih berupaya mencari tenaga psikiater untuk ditempatkan di wilayah tersebut.
Jumlah ODGJ yang tinggi menjadi alasan mendesak perlunya kehadiran psikiater. Ia menyebut, proses perekrutan tenaga ahli itu masih dalam tahap diskusi internal.
Kita masih cari tenaganya dan masih saya diskusikan juga itu, ya. Hanya mungkin akses ketenagaan ini yang masih sulit. Masih langkah kan orang sekolah-sekolah itu,” tutup Jefrin.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
