info pertama

Tag: Largus Nala

  • Di Tengah Isu Penolakan, Warga Sengari Justru Dukung Pabrik Porang, Arlan Nala Tawarkan Cibal Barat Jadi Alternatif

    Di Tengah Isu Penolakan, Warga Sengari Justru Dukung Pabrik Porang, Arlan Nala Tawarkan Cibal Barat Jadi Alternatif

    Ruteng, infopertama.com – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai asal Cibal Barat, Largus Nala, menawarkan wilayahnya sebagai lokasi alternatif pembangunan pabrik porang oleh PT Argo Porang Nusantara.

    Tawaran ini disampaikan sebagai langkah antisipasi jika kendala penolakan masyarakat di Kecamatan Reok menemui jalan buntu.

    “Kalau masyarakat atau warga sekitar pabrik porang di Kecamatan Reo keberatan dengan kehadiran pabrik itu, maka saya mengajak investor untuk membuka pabrik di Kecamatan Cibal Barat,” ujar pria yang akrab disapa Arlan Nala kepada infopertama.com, Kamis (30/4/2026).

    Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun media di lapangan, situasi di lokasi rencana pembangunan menunjukkan kondisi yang berbeda. Meski sempat mencuat isu keberatan, hampir seluruh masyarakat di Desa Sengari, Kecamatan Reok, secara terbuka menyatakan menerima dan mendukung kehadiran PT Argo Porang Nusantara di wilayah mereka.

    Kendati adanya dukungan dari warga Sengari, Arlan Nala tetap memaparkan kesiapan Cibal Barat sebagai wilayah industri porang yang menjanjikan. Ia menekankan empat keunggulan utama yang dimiliki Cibal Barat untuk meyakinkan investor.

    Pertama, Arlan menjamin ketersediaan lahan kosong yang jauh dari pemukiman warga namun memiliki akses dekat dengan sumber mata air. Kedua, ketersediaan bahan baku sangat melimpah, di mana saat ini 50 persen porang yang dipasarkan warga merupakan hasil alam liar yang belum terkelola secara maksimal.

    “Cibal Barat adalah wilayah potensial. Jika budidaya dilakukan tertata dengan baik, wilayah ini akan menjadi penyuplai porang unggulan di Manggarai. Keberadaan pabrik akan mempermudah jalur distribusi dari lahan petani,” jelas Arlan.

    Laman: 1 2

  • Sidang Paripurna ke-7 DPRD Manggarai, Tutup Masa Sidang Tahun 2025 dan Tetapkan APBD

    Sidang Paripurna ke-7 DPRD Manggarai, Tutup Masa Sidang Tahun 2025 dan Tetapkan APBD

    Ruteng, infopertama.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menggelar Sidang Paripurna ke-7 dalam rangka penutupan masa sidang Tahun Dinas 2025. Sidang berlangsung pada pukul 09.00–11.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Utama (RSU) DPRD Kabupaten Manggarai, Senin, 22 Desember.

    Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Paulus Peos dan dihadiri Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, SE., MA., Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, S.Pd., Wakil Ketua II DPRD Tomas Tahir dan Anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Lambertus Paput, S,Sos., serta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai. Agenda sidang diawali dengan pembukaan oleh Pimpinan Rapat, dilanjutkan dengan pengesahan Risalah Sementara Paripurna ke-5 dan ke-6.

    Selanjutnya, DPRD mengesahkan Risalah Hasil-hasil Sidang III DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2025, serta melakukan pembahasan Kalender Kerja DPRD Tahun Dinas 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas legislatif pada tahun mendatang.

    Dalam sidang tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024 di Kupang oleh Anggota DPRD Largus Nala,S.IP.

    Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD terkait hasil penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, apabila terdapat penyempurnaan sesuai hasil evaluasi.

    Puncak Sidang Paripurna ke-7 ditandai dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Manggarai, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Manggarai.

    Laman: 1 2

  • DPRD Manggarai Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus ODGJ

    DPRD Manggarai Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus ODGJ

    Ruteng, infopertama.com – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Largus Nala, mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai prioritas pembangunan sosial.

    Menurutnya, tingginya angka ODGJ di daerah ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian mulai dari pendampingan hingga pengobatan rutin.

    Data terakhir menunjukkan bahwa di Kabupaten Manggarai terdapat sekitar 715 orang ODGJ yang teridentifikasi, dengan penanganan di pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan Pemkab setempat.

    Largus menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun data yang lebih rinci secara by name by address agar intervensi bisa lebih tepat sasaran.

    “Pemerintah juga perlu mengidentifikasi keberadaan ODGJ ini. Kalau bisa by name by address,” kata Largus.

    Ia juga mendorong agar pemerintah daerah aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna memeroleh dukungan anggaran dan kebijakan dalam merespon masalah kesehatan jiwa secara inovatif dan berkelanjutan.

    Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, menilai banyaknya jumlah ODGJ di daerah tersebut merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

    Ia menyebut bahwa fasilitas yang ada, seperti Pusat Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, belum mampu menangani lonjakan pasien yang begitu besar.

    Menurutnya, keberadaan psikiater menjadi kebutuhan mendesak karena masih ada harapan kesembuhan bagi para ODGJ.

    “Karena bagaimana pun juga, masih ada harapan untuk bisa menyembuhkan. Karena itu kehadiran psikiater hal yang dibutuhkan,” tuturnya.

    Laman: 1 2 3

  • Largus Nala Minta Yasukma dan Dinas PPO Perkuat Kordinasi Jemput Program Revitalisasi Sekolah

    Largus Nala Minta Yasukma dan Dinas PPO Perkuat Kordinasi Jemput Program Revitalisasi Sekolah

    Ruteng, infopertama.com – Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Manggarai, Largus Nala mengapresiasi langkah kordinasi yang dilakukan Yasukma Ruteng dengan Dinas PPO Kabupaten Manggarai.

    Apresiasi itu karena lembaga pendidikan swasta Yasukma Ruteng menjadi sasaran program pusat revitalisasi Satuan pendidikan.

    Demikian Largus Nala, selain sekolah di atas, masih banyak sekolah Katolik di Manggarai yang kondisinya sudah reot. Sekolah tersebut membutuhkan program seperti ini.

    “Saya berharap Dinas PPO bersama Yasukma terus berkoordinasi ke pusat agar Manggarai kembali mendapatkan anggaran Revitalisasi Sekolah Katolik pada tahun 2026.” Ujar anggota DPRD asal Cibal Barat ini via gawainya, Rabu.

    Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat untuk kabupaten Manggarai tahun 2025 didominasi sekolah dasar Katolik (SDK) yang dikelola Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Yapersukma) Ruteng.

    Setidaknya, ada 9 SDK dari total 16 sekolah dasar yang menjadi sasaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.

    Tiga di antaranya berada dalam kota Ruteng, total dapat Rp2,8 Miliar.  Masing-masing tiga sekolah itu, yakni SDK Ruteng VI sebesar Rp1.803.443.944, SDK Ka Redong Rp1.095.063.999, dan SDK Kumba I Rp615 juta.

    Lalu Enam sekolah swasta lainya yang diintervensi melalui program revitalisasi sekolah, yakni SDK Wancang, Beo Rahong, Rentung I, Lukup, Wewo, dan SDK Todo II.

    Kepala SDK Kumba I, Saverinus Jemaat, S.Pd kepada media ini, Selasa (2/9/2025) menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena lembaga sekolahnya juga dimendapat perhatian melalui program revitalisasi satuan pendidik tahun 2025. Sekolah itu mendapat anggaran Rp615 juta untuk perbaik sejumlah item infrastruktur.

    Laman: 1 2 3