Melengkapi perspektif kebijakan dan legislatif, Aktivis Sosial Gabriel Goa, yang juga Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA INDONESIA), memperkuat narasi dari sudut pandang masyarakat sipil.
Gabriel menegaskan bahwa perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan korban adalah hak konstitusional yang tidak bisa ditawar dan menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum di lapangan.
“LPSK adalah jawaban negara atas kerentanan ini. Bagi kami, aktivis, kehadiran dan dukungan LPSK dalam kasus-kasus sensitif—terutama yang melibatkan perempuan dan anak—adalah kunci. Kami berharap masyarakat sipil dan aparat penegak hukum dapat bekerja lebih erat lagi agar setiap laporan di NTT dapat diproses hingga tuntas dan korban mendapatkan pemulihan,” ujar Gabriel.
Panggilan Darurat LPSK NTT: Kekerasan Seksual Anak Dominasi Permohonan
Merespons urgensi di daerah, Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, memaparkan data dan komitmen kelembagaan.
Ia mengapresiasi kehadiran para tamu undangan sebagai simbol dan komitmen bersama dalam mewujudkan keadilan, memberikan kenyamanan bagi saksi dan korban.
“LPSK sudah hadir selama 17 tahun, dan peningkatan permohonan perlindungan yang kami terima setiap tahunnya menandakan semakin tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” jelas Sri.
Sri dalan kesempatan tersebut juga memparakan tingginya permohonan yang diterima LPSK. Kasus pencucian uang masih mendominasi secara nasional.
Sementara itu, sepanjang tahun 2025, kantor perwakilan LPSK di NTT telah menerima 315 permohonan perlindungan.
Angka tersebut didominasi oleh kasus Kekerasan Seksual Anak, yang menuntut penanganan ekstra hati-hati dan perlindungan psikologis yang kuat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
