Darurat Etika Digital, Pendidikan Pancasila Harus Jadi Laku Hidup dari PAUD Hingga Kampus

Ruteng, infopertama.com – Maraknya fenomena perundungan (bullying), ujaran kebencian, dan polarisasi di media sosial mengungkap krisis senyap di tengah generasi muda: Pancasila selama ini fasih dihafalkan untuk ujian, tetapi kerap absen dalam tindakan nyata.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menegaskan kembali kewajiban Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan—mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi—melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2022. Langkah ini menjadi momentum peralihan besar dari pembelajaran berbasis teori teks menuju pembentukan karakter yang hidup.

Krisis Senyap di Ruang Digital

Pakar Hukum Adat sekaligus Budayawan, Adrianus Marselus Nggoro, menilai kebijakan ini sebagai koreksi konstitusional yang sangat mendesak. Selama hampir tiga dekade pascapencabutan P4 pada tahun 1998, pengajaran Pancasila dinilai terdegradasi sekadar menjadi materi sisipan beberapa halaman dalam buku pelajaran.

“Kita menyaksikan paradoks yang menyakitkan. Anak-anak fasih bicara toleransi di depan guru, tetapi gemar merundung dan mengafirkan di kolom komentar media sosial. Pandai mengucap gotong royong dalam ujian, tetapi enggan antre dan abai pada hal-hal sederhana,” ujar Adrianus kepada infopertama.com, Sabtu (19/09/2026).

Menurutnya, mengembalikan Pancasila ke ruang kelas bukan bentuk indoktrinasi atau nostalgia politik masa lalu, melainkan ikhtiar merawat keberagaman Indonesia melalui nilai-nilai asli bangsa yang berakar secara kultural, historis, sosiologis, filosofis, hingga yuridis.

Penerapan Nyata Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Agar tidak berhenti menjadi wacana di atas kertas, penguatan Pendidikan Pancasila kini didorong melalui praktik langsung yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), nilai-nilai Pancasila ditanamkan lewat pembiasaan karakter mendasar, seperti belajar mengantre dengan sabar, berbagi mainan, dan berdoa bersama. Memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD), penerapannya dipraktikkan melalui tradisi bermusyawarah saat memilih ketua kelas serta belajar menghargai teman yang berbeda latar belakang.