Bagi praktisi hukum, kata-kata Anais Nin selalu dijadikan pedoman bahwa kebenaran harus menjadi dasar dari segala hukum. Hukum harus berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, bukan pada ilusi atau kepentingan pribadi.
Anais Nin juga memberikan moral politik, bahwa politik harus dijalankan berdasarkan pada kebenaran. Wujud kebenaran ada dalam kebijakan yang transparan, dalam bentuk lisan maupun tertulis (SK Penlok misalnya).
Maka, SK Penlok adalah bentuk transparasi kerja politik. Terbuka untuk diuji kebenarannya secara terbuka melalui pengadilan. Tidak bisa kebijakan di bidang politik diuji melalui ilusi yang justru menyebabkan kerusakan dan ketidakadilan.
Dalam etika umum pun, kebenaran dan kejujuran harus menjadi pedoman dalam tindakan kita. Kita selalu diajarkan untuk selalu mencari kebenaran dan berusaha untuk hidup berdasarkan pada kebenaran tersebut.
Pernyataan Anais Nin mempunyai relevansinya dengan hak-hak dasar setiap manusia untuk mencari kebenaran. Hak-hak tersebut diakui sebagai hak universal maupun hak konstitusional.
Sebagai hak universal, kebenaran itu dicari melalui pemenuhan HAM atas hak kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi melalui media (Vide Pasal 19 dan 21 Deklarasi Universal HAM).
Hak-hak tersebut sekaligus merupakan wujud partisipasi warga masyarakat dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya (Pasal 19 dan 25 International Covenant on Civil and Political Rights).
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
