Tetapi seringkali orang malas ingin cari tahu akar masalah, atau fakta hukum sesungguhnya di lapangan. Paling mudah menuduh Bupati Manggarai tidak memahami esensi konsep gendangn one lingkon pe’ang dalam adat dan budaya Manggarai.
Bahkan, menuduh Bupati Manggarai bersekongkol dengan PT PLN ikut merampas tanah adat masyarakat Pocoleok melalui penerbitan SK Penlok. Ditudukan pula ada tuduhan suap-menyuap. Melemparkan tuduhan tanpa dasar adalah ciri orang yang malas berpikir.
Lantaran malas berpikir, maka sampai dengan saat ini tidak ada aktivis dan warga masyarakat yang berani membawa masalah ini ke ranah hukum. Sebab berperkara ke pengadilan butuh rajin berpikir dan bahkan berpikir keras.
Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Maka sebagai warga negara yang sadar hukum, seharusnya masyarakat menggugat Bupati dan PT PLN ke Pengadilan, jika merasa dirugikan karena tanah adatnya diduga dirampas, misalnya.
Aktivis dan masyarakat dipersilakan mengajukan dalil-dalil gugatannya dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jelaskan apa jenis hak mereka yang dirampas, dan berapa besar kerugian akibat perampasan hak tersebut.
Tentu saja hakim dapat memenangkan gugatan masyarakat tersebut. Syaratnya, minimal dua. Pertama, masyarakat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Kedua, PT PLN dan Bupati Manggarai tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan masyarakat tersebut.
Diprediksi masyarakat dan para aktivis tidak berani mengajukan gugatan. Sebab, mereka tidak mampu mencari dan menemukan cacat hukum dalam setiap kebijakan Bupati dan langkah PT PLN di Pocoleok.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
